Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Seret Nama Nadiem dan Luhut, Kejagung Diminta Bertindak Tegas

Jakarta (KM) – Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama periode kepemimpinan Nadiem Makarim.

Menurut Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, kasus ini berlangsung pada 2019 hingga 2023 dan sedang ditangani oleh Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus. Tidak tertutup kemungkinan Nadiem Makarim akan dimintai keterangan terkait pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chromebook yang terjadi dalam rentang 2019–2022.

Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), juga ikut terseret dalam kontroversi proyek ini.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menyampaikan bahwa Luhut pernah menyebutkan rencana pengadaan laptop senilai Rp17 triliun. Laptop yang dibanderol Rp1,5-2 juta tersebut dinilai tidak memenuhi standar kualitas, termasuk spesifikasi RAM dan prosesor yang digunakan. Menurut Jerry, merek laptop yang dipilih belum teruji secara luas, tidak sebanding dengan produk dari merek ternama seperti Asus, Dell, Lenovo, atau Hewlett Packard.

Jerry juga menyoroti kenaikan kekayaan Nadiem Makarim sebesar Rp3,7 triliun selama tiga tahun terakhir, bertepatan dengan periode pelaksanaan proyek tersebut. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelidiki asal-usul aset tersebut.

“Kami menduga Luhut merupakan salah satu tokoh di balik proyek ini. Ia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa baik Luhut maupun Nadiem terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan laptop tersebut, ujar Jerry, Minggu (31/5/2025).

Beberapa waktu lalu, tim dari Kejaksaan Agung juga melakukan penggeledahan di apartemen milik dua mantan staf khusus Nadiem Makarim.

Jerry menegaskan keyakinannya bahwa Luhut dan Nadiem memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Ia berharap Kejaksaan Agung mengambil langkah tegas sesuai arahan Presiden Prabowo yang menekankan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa perlindungan dari TNI terhadap penyidik Kejaksaan sangat penting, mengingat potensi ancaman terhadap keselamatan mereka dalam menangani kasus besar ini.

Reporter: rso