Anggaran Pembuatan Video The 2nd Asia Africa Parliamentary Conference Tak Wajar dan Berpotensi Unsur Mark-up

Jakarta (KM) – DPR RI mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak setelah diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk pembuatan video dan narasi berdurasi 10 hingga 15 menit dalam rangkaian acara The 2nd Asia Africa Parliamentary Conference. Pengeluaran ini dianggap tak wajar dan berpotensi mengandung unsur mark-up.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menyampaikan keprihatinannya atas pengeluaran besar tersebut. Ia menilai biaya tersebut terlalu tinggi hanya untuk sebuah video singkat. “Harga segitu mahal sekali untuk video dan narasi. Wajar kalau muncul kecurigaan adanya mark-up. Lagi pula, DPR seperti tidak mengindahkan seruan Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran,” kritik Jajang pada awak media.

Menurutnya, pembuatan video serupa seharusnya bisa selesai hanya dengan dana sekitar Rp50 juta. Dengan nominal tersebut, kualitas video sudah bisa tetap terjaga tanpa membuka celah pemborosan atau penyimpangan anggaran.

Lebih lanjut, Jajang menyindir DPR agar belajar dari pasar modal. “Kalau DPR tidak mau hemat sesuai arahan Presiden, sebaiknya mereka mencontoh Bursa Efek Jakarta saja. Di sana harga-harga bisa turun, proyek DPR juga seharusnya mengikuti tren itu,” ujarnya menyindir.

Senada dengan Jajang, Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, juga mempertanyakan logika di balik biaya fantastis tersebut. Ia mengaku heran ketika melihat rincian anggaran yang berarti sekitar Rp83 juta per menit untuk video dokumenter tersebut.

“Angka segitu untuk satu menit video? Itu jelas tidak masuk akal bagi orang waras,” ucap Febri sambil menggelengkan kepala.

Menurutnya, DPR seharusnya menjadi contoh lembaga negara dalam menerapkan efisiensi, bukan malah menghabiskan anggaran secara boros. “Semestinya DPR memberi teladan. Bukan justru menghambur-hamburkan uang negara di tengah himbauan Presiden untuk lebih bijak menggunakan anggaran,” tegas Febri.

Ia juga menekankan bahwa anggaran hanya layak digunakan jika benar-benar menyasar kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan seremonial yang terlalu mewah.

redaksi