Konflik Kepengurusan PWI Pusat, Hendra J Kede: Kami Mengacu Pada Putusan Pengadilan

JAKARTA (KM) – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat Putusan Sela perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/PN Jak.Pst menyebutkan Noeh Hatumena sah sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Menurut Hendra J Kede, hal itu memperkuat SK PWI Pusat yang menonaktifkan Sasongko Tedjo dan mengangkat Noeh Hatumena sebagai Plt DK PWI sejak 5 Agustus 2024.

“Kami mengacu pada putusan pengadilan. Majelis Hakim secara eksplisit menerima Noeh Hatumena sebagai Plt Ketua DK yang sah. Berarti, pengadilan menolak mengakui Sasongko sebagai Ketua DK,” ujar Hendra di jakarta (27/5).

Putusan sela lainnya terkait perkara Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Jak.Pst juga menolak eksepsi Dewan Pers yang menyebut Hendry sudah diberhentikan sebagai anggota PWI. Majelis hakim memutuskan bahwa Hendry Ch Bangun dan Iqbal Irsyad memiliki legal standing menggugat, sekaligus menolak dalil bahwa Hendry tidak lagi sah memimpin PWI.

Masih kata Hendra, PWI Pusat juga melaporkan dugaan pemalsuan surat oleh Sasongko Tedjo dan Nurcholis ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dibuat oleh Tatang Suherman, selaku Sekretaris Dewan Kehormatan dan telah naik ke tahap penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan Polres Jakarta Pusat tertanggal 17 Maret 2025.

“Sudah ada dua alat bukti yang cukup. Artinya, penyidik meyakini telah terjadi peristiwa pidana. Selanjutnya tinggal tunggu penetapan tersangka,” jelas Hendra J Kede.

Sementara itu, Hendry Ch Bangun, menegaskan kepengurusannya Sah dan Diakui Negara, dan tidak ada dualisme dalam tubuh PWI Pusat.

Menurutnya, kepengurusan yang sah tetap mengacu pada SK Kemenkumham dan telah diperkuat putusan pengadilan.

Adapun susunan resmi pengurus PWI Pusat saat ini adalah:

•Ketua Umum: Hendry Ch Bangun

•Sekretaris Jenderal: Muhammad Iqbal Irsyad

•Bendahara Umum: Muhammad Nasir

•Plt. Ketua DK: Noeh Hatumena

•Wakil Ketua DK: Mahmud Matangara

•Sekretaris DK: Tatang Suherman

•Ketua Dewan Penasehat: Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan

•Sekretaris Dewan Penasehat: Zulkifli Gani Ottoh

“Kami imbau semua pihak tidak terprovokasi oleh informasi dan surat palsu. Semua data hukum dan putusan pengadilan sudah sangat jelas,” tutup Hendry Ch Bangun.

Reporter: Septiawan