Aktivis Bogor Minta KDM Cek Kebenaran Proyek Pertanian Veteran di Lahan Taman Nasional, Yang Ada Malah Banyak Vila Liar

BOGOR (KM) – Viral nya video di salah satu akun tiktok terkait pembongkaran Gerbang Gunung Sari yang menuju kawasan wisata taman nasional di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan dari berbagai media.

Dalam video tersebut, H. Daden Amir Hamzah meminta kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera membongkar gerbang tersebut dan segala kebijakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) untuk segera dicabut.

Bukan hanya itu saja, surat pernyataan berita acara rapat koordinasi pengurus proyek pertanian Veteran Lokapurna dengan pengelola objek wisata dalam kawasan Lokapurna juga beredar di beberapa WAG.

Dalam surat tersebut terdapat 4 poin, selain pembongkaran gerbang utama Gunung Sari, mulai tanggal 25 April gerbang utama ditiadakan, tiket PNBP akan dikembalikan kepada taman nasional dan tiket objek wisata tidak ada kenaikan.

Surat tersebut ditanda tangani oleh H. Daden Amir Hamzah sebagai Ketua Harian Proyek Pertanian Veteran dan Demobilisasi RI Lokapurna Gunung Picung.

Menanggapi hal tersebut, Ali Taufan Vinaya (ATV), salah satu tokoh pemuda di Desa Gunung Picung mengatakan bahwa pernyataan tersebut membuat blunder bagi H. Daden itu sendiri.

“Saya tidak tahu ya kenapa pak H. Daden membuat video tersebut, mungkin saja hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk protes karena adanya kenaikan PNBP yang berdampak minim dan turunnya para pengunjung wisata ke Pamijahan atau ada faktor lain,” ujarnya (25/4).

Menurutnya, adanya kenaikan tarif masuk di pintu gerbang menuju lokasi wisata yang ada di wilayah TNGHS tidak serta merta begitu saja. Bukan juga karena dinaikkan secara sepihak. Tapi dasar kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kalau berbicara tentang proyek pertanian veteran, coba lihat saja ke lokasi, proyek pertanian yang mana??.. Yang ada adalah banyak nya vila vila liar dan pengrusakan terhadap alam di wilayah tersebut, salah satunya adalah pembukaan lahan yang menuju Curug Seribu,” ungkapnya.

Terkait hal itu, ATV meminta kepada Gubernur Jawa Barat dan Kementrian Lingkungan Hidup untuk segera datang ke lokasi sekaligus melihat dan membongkar vila vila liar yang berdiri di tanah milik taman nasional, bukan hanya sebatas penyegelan saja.

“Jangan Ssampai menunggu masyarakat Pamijahan yang menjadi korban longsor atau banjir, baru pemerintah berbuat. Dedi Mulyadi harus datang dan meninjau langsung ke lokasi proyek pertanian veteran. Apakah benar proyek pertanian tersebut ada…?? atau hanya sebatas wacana,” tandas ATV.

Reporter: Red
Editor: Drajat