Defisit Anggaran Indonesia: Tantangan dan Kebijakan yang Dipertanyakan

JAKARTA (KM) – Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan dalam satu tahun fiskal. Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah biasanya mengambil langkah seperti berutang atau mencetak uang, yang dapat memicu inflasi.

Dalam kanal YouTube @bongkarabis pada Senin (17/3/2025), Managing Director Political & Economies Public Studies (PEPS), DR. Anthony Budiawan, memaparkan kondisi defisit anggaran Indonesia.

“Pemerintah memperkirakan defisit dalam APBN 2024 mencapai 2,29% dari PDB, atau sekitar Rp464 triliun,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pendapatan negara mengalami penurunan, terutama dari sektor pajak dan sumber daya alam, meskipun sebelumnya sempat menikmati keuntungan dari harga komoditas global. Sementara itu, pengeluaran tetap tinggi, mencakup subsidi, proyek infrastruktur, dan pembayaran utang.

Kenaikan tarif PPN menjadi 11%, dengan rencana kenaikan lebih lanjut ke 12%, justru melemahkan daya beli masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait efisiensi anggaran yang diklaim pemerintah.

“Pemerintah mengklaim melakukan penghematan, tetapi proyek besar seperti IKN tetap berjalan, sementara subsidi untuk rakyat justru dipangkas,” kata Anthony.

Ia juga menyoroti bahwa BUMN dan proyek strategis tetap mendapatkan pendanaan, sementara masyarakat diminta untuk berhemat. Dengan meningkatnya utang negara, beban pembayaran bunga semakin besar, yang pada akhirnya bisa berujung pada kenaikan pajak di masa depan.

Lebih lanjut, pemangkasan anggaran berisiko menyebabkan penghentian proyek dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika defisit ditutup dengan mencetak uang, inflasi bisa semakin meningkat, yang akan semakin membebani masyarakat.

Anthony menegaskan bahwa defisit anggaran bukan sekadar angka, melainkan cerminan kebijakan ekonomi yang mungkin kurang berpihak kepada rakyat. Ia mempertanyakan apakah solusi terbaik adalah menambah utang, menaikkan pajak, atau memangkas belanja negara.

Reporter: rso