Pemotongan Pos Anggaran Belanja Tidak Mengurangi Total Anggaran Belanja Negara Dalam APBN

JAKARTA (KM) – Presiden Prabowo mengejutkan publik dengan langkah berani memotong anggaran belanja 2025 di berbagai kementerian, lembaga, serta dana transfer ke daerah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan belanja negara lebih berkualitas.

Managing Director PEPS ( Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan mengatakan pemotongan ini mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp306,7 triliun dikutip dari Pidato Presiden beberapa waktu lalu.

“Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari anggaran kementerian dan lembaga, sementara Rp50,6 triliun berasal dari dana transfer ke daerah. Selain itu, anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) juga dipangkas secara signifikan,” ujarnya, Senin (10/2/2025).

Langkah ini memicu reaksi beragam. Sebagian masyarakat khawatir pemangkasan ini dapat mengakibatkan kontraksi ekonomi. Banyak yang beranggapan bahwa pengurangan anggaran tersebut akan berdampak pada total belanja negara secara keseluruhan.

“Namun, kekhawatiran ini dinilai tidak berdasar. Pemotongan tersebut tidak memengaruhi total anggaran belanja negara yang telah ditetapkan dalam APBN 2025, yakni sebesar Rp3.621,3 triliun. Selama jumlah total belanja tetap sama, kebijakan ini hanyalah pengalihan atau realokasi anggaran dari satu pos ke pos lainnya, yang tidak secara langsung berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi semua variabel lainnya tetap (ceteris paribus),” ujarnya.

Ia mengungkapkan realokasi anggaran ini sejatinya merupakan kebijakan redistribusi pendapatan, yang menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Ini adalah salah satu fungsi penting dari kebijakan fiskal.

“Dalam konteks kebijakan Presiden Prabowo, prioritas tampaknya dialihkan dari pembangunan infrastruktur ke program-program yang lebih memihak kepada masyarakat miskin, seperti penyediaan makanan bergizi gratis,” ungkapnya.

“Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan ekonomi politik anggaran Prabowo yang lebih berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan sektor infrastruktur,” pungkasnya.