GTR Gelar Aksi di Kemenkeu RI, Soroti Core Tax System yang Bermasalah dan Serahkan Boneka Babi

JAKARTA (KM) – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Tuntutan Rakyat (GTR) menggelar aksi di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Rabu (19/2).

Mereka menyoroti permasalahan dalam Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari program Reformasi Pajak.

Renaldi Davinci, Koordinator aksi GTR, menyatakan bahwa sistem tersebut dinilai tidak andal dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin sistem yang menelan anggaran besar, mencapai Rp1,2 triliun, justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kami menduga adanya berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan hingga implementasi sistem ini,” ungkap Renaldi.

Ia menambahkan bahwa kegagalan sistem CTAS berdampak serius pada penerimaan pajak, yang anjlok dari target Rp172 triliun menjadi hanya Rp 50 triliun pada Januari 2025. Masalah teknis pada sistem ini juga masih berlanjut hingga sekarang.

“Jika ini bukan skandal korupsi, bisa jadi ini adalah bentuk sabotase terhadap keuangan negara. Sistem lama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dihapus, sementara sistem baru justru bermasalah. Apa lagi yang bisa kita sebut selain skandal besar?” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, GTR menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak Presiden RI melalui Menteri Keuangan untuk segera melakukan audit prosedur serta audit digital forensik guna mengungkap penyebab kegagalan dan kerusakan sistem inti administrasi perpajakan.

2. Mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan permainan anggaran dalam proyek bernilai Rp1,2 triliun yang berpotensi merugikan keuangan negara.

3. Menyelidiki indikasi markup dalam pengadaan sistem inti administrasi perpajakan.

4. Menindak tegas dan membersihkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari mafia perpajakan.

5. Meminta Presiden RI melalui Menteri Keuangan untuk segera mencopot Direktur Jenderal Pajak saat ini atas dugaan korupsi dan permainan dalam pengadaan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax).

Sebagai simbol protes, massa aksi menyerahkan boneka babi kepada perwakilan Kementerian Keuangan, yang diterima oleh Humas Kemenkeu, Pak Nano.

Reporter: Acun S

Editor: rso