Diduga Dua Kali Bikin Gaduh dan Melakukan Pelanggaran Etika, Aktivis Banten Desak Yandri Susanto Mundur Dari Kabinet Merah Putih

SERANG (KM) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, kini telah menjadi “selebriti” akibat sepak terjangnya yang kontroversi dan menuai sorotan tajam di kalangan LSM dan wartawan.

Selama menjadi menteri, Yandri Susanto kerap melakukan sejumlah tindakan yang dianggap blunder, bahkan berpotensi besar menurunkan reputasi kementerian yang dipimpinnya sekaligus menegasikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo – Gibran.

Salah satu tindakan yang menuai kritik adalah penggunaan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut dinilai tidak etis dan mencerminkan kurangnya profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai menteri.

Padahal, penggunaan fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi dapat merusak citra lembaga pemerintahan dan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat yang mengharapkan integritas dan transparansi dari para pejabat publik.

Selain itu, Yandri Susanto juga pernah mengeluarkan pernyataan yang dianggap melecehkan profesi wartawan dan aktivis LSM. Pernyataan tersebut tidak hanya memicu kontroversi, tetapi juga berpotensi merusak hubungan kementerian dengan berbagai pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pembangunan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Rahmat SH yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Reformasi Masyarakat (LSM-GERAM) Banten Kota Serang menilai, bahwa sikap dan prilaku yang dilakukan oleh pejabat sekelas Yandri Susanto tidak layak dijadikan panutan masyarakat, karena dalam masa 100 hari menjabat, Yandri Susanto diduga sudah dua kali melakukan pelanggaran etika.

“Yang pertama, Mendes PDT diduga menggunakan fasilitas negara, seperti menggunakan kop surat kementerian untuk keperluan pribadi dalam acara haul orang tua nya untuk mengundang semua kepala desa se- Kabupaten Serang di tengah-tengah sedang maraknya kampanye Bupati Serang,” ucap Rahmat, kepada awak media pada Sabtu (8/2).

“Yang ke 2, dalam acara sosialisasi Permendes no 2 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa tahun 2025, yang dihadiri beberapa pejabat penting,” lanjut Rahmat.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Yandri Susanto selaku menteri melontarkan kata-kata yang menyakiti seluruh insan LSM dan Pers secara nasional, dengan menyebutkan bahwa LSM dan wartawan Bodrex itu mengganggu kinerja kepala desa dan meminta kepada pihak kepolisian dan jaksa untuk menangkap mereka.

Dengan kata-kata tersebut menurut Rahmat, sudah menghina eksistensi LSM dan profesi wartawan, serta fitnah. LSM dan wartawan terkesan diintervensi supaya tidak lagi melakukan pengawasan kepada kepala desa.

“Dan apakah ini bertanda para kepala desa yang korup berlindung kepada Kementerian Desa dan PDT,” imbuhnya.

“Dengan adanya kedua prilaku dan sikap tersebut, Kami seluruh aliansi yang tergabung berharap dan memohon kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden RI yang kami banggakan untuk me reshufle Menteri Desa PDTT, karena tidak bisa menjadi contoh yang baik,” tegas Rahmat.

Sementara itu, Adung Masjoe selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kajian Rakyat (LSM-KARAT) berpendapat bahwa Yandri Susanto tidak layak menjadi pembantu presiden karena cacat etika.

“Cacat secara etika, Yandri tidak layak dilanjutkan menjadi menteri, karena sebagai pembantu presiden, dia tidak bisa menjaga marwah pemimpin tertinggi di republik ini. Harapan kami sebagai salah satu aktivis di Banten, Yandri Susanto akan lebih terhormat apabila meneladani Gus Miftah secara gentle, dia mengundurkan diri dari stafsus presiden setelah berkata “Goblok” kepada tukang es teh. Jangan sampai kata “Bodrek” akan terus melukai insan jurnalis dan LSM secara berkepanjangan,” pungkas Adung.

Reporter: Acun S
Editor : Drajat