Dedi Mulyadi Copot Kepala SMA Negeri 6 Kota Depok, Disdik Jabar Tunjuk Wakil Kepsek sebagai Plh

Depok (KM) –  Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan Siti Faizah sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Depok. Siti Faizah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, karena melanggar aturan terkait kegiatan pelaksanaan study tour ke luar Provinsi Jabar.

Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya, mengatakan pihaknya sudah menunjuk Plh Kepala Sekolah SMAN 6 Depok untuk melakukan tugas rutin selama belum ada pengangkatan kepala sekolah yang baru.

“Sudah ditunjuk Plh yang melaksanakan tugas-tugas harian,” katanya saat dihubungi, Sabtu (22/2/2025).

Ia juga menambahkan bahwa posisi tersebut sementara diisi oleh wakil kepala sekolah SMAN 6 Depok. “Wakil Kepala Sekolah (yang akan menjadi Plh Kepsek SMAN 6 Depok),” lanjutnya.

Selain itu. Pihaknya juga sudah menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, terkait penonaktifan Siti Faizah dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMAN 6 Depok. Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa atas kasus ini akan dilakukan audit keuangan terhadap sekolah tersebut oleh Inspektorat Jabar. Mengingat, dalam kasus pelaksanaan study tour tersebut, ditemukan adanya praktik pungutan terhadap siswa yang nominalnya mencapai jutaan rupiah.

“Tindak lanjut pembebasan sementaranya sedang diproses tim,” kata Wahyu. Terungkap besaran biaya siswa SMAN 6 Depok study tour jadi pemicu Kepsek dicopot Dedi Mulyadi.

Sebelumnya. Humas SMAN 6 Depok Syahri Ramadan menjelaskan alasan sekolahnya tetap memberangkatkan siswa kelas XI study tour ke luar kota meski diperingatkan Dedi Mulyadi.

Syahri mengatakan, besaran biaya kunjungan objek belajar (KOB) atau study tour mencapai Rp 3,8 juta untuk perjalanan selama delapan hari ke tiga lokasi.

Tiga lokasi itu termasuk Surabaya dan Malang di Jawa Timur, dan Bali. Hal ini sekaligus menepis pernyataan gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebutkan nominal biaya yang harus dipersiapkan setiap murid berkisar Rp 5,5 juta.

“Ada tawar menawar (dengan pihak travel) dan setelah disepakati ada di angka Rp 3,8 juta dan itu sudah disetujui (seluruh pihak). Pada saat itu, rapatnya tanggal 21 November 2024,” kata Syahri

Menurut Syahri, hal itu berawal ketika viral pernyataan gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang saat itu belum dilantik dan ada pemberitaan tentang SMAN 6 Depok study tour ke Bali.

“Kalau saya jelaskan kembali, kalau di SMAN 6 Depok itu namanya Kunjungan Objek Belajar (KOB) ke wilayah Jawa Timur dan ke Bali durasinya 8 hari, tetapi untuk ke Bali-nya sendiri itu ada di hari terakhir,” kata Syahri saat dikonfirmasi di Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 21 Februari 2025.

Adapun kegiatan KOB tersebut meliputi kunjungan ke kampus atau universitas negeri ke wilayah Jawa Timur, tepatnya ke Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang dan Universitas Brawijaya, di mana sebelumnya ada memorandum of agreement untuk menyampaikan dan memberi kemudahan informasi dari kampus tersebut.

“Termasuk dengan pendaftaran masuk ke perguruan tinggi tersebut. Bisa dibilang ada satu hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ,ya. Jadi kami ada kerja sama sana,” jelas Syahri.

Selain kunjungan ke kampus, lanjut Syahri, ada kegiatan homestay, yakni siswa yang berangkat dari kelas XI tinggal di rumah penduduk di salah satu desa daerah Malang untuk mengikuti aktivitas warga di sana.

“Apa sih kegiatannya, melakukan observasi lingkungan, baik lingkungan alam maupun budaya setempat. Kemudian hasil akhirnya nanti mereka akan menyusun sebuah laporan dalam bentuk karya tulis ilmiah,” jelas Syahri.

Sedangkan untuk kegiatan di Bali, Syahril menampik di Pulau Dewata itu hanya untuk piknik atau berdarma wisata. Di sana ada kegiatan mengunjungi Desa Penglipuran.

“Konon katanya adalah desa terbersih di dunia. Apa sih yang membuat desa itu menjadi terbersih di dunia. Mereka lakukan lagi observasi di situ syukur-syukur bisa diterapkan, minimal di lingkungan sekolah kita,” kata Syahril.

“Kalau selama ini kan yang diberitakan itu, di highlight-nya itu seolah-olah kita itu full di Bali healing-healing dan sebagainya. Jadi saya tegaskan kembali bahwa tidak seperti itu,” imbuh Syahril.

Kemudian, kata Syahri, muncul pemberitaan dan viral di media sosial bahwa ada orang tua siswa yang mengeluhkan mahalnya pembiayaan KOB tersebut. Padahal, kata dia, sekolah tersebut menerapkan mekanisme subsidi silang. Orang tua murid yang memiliki rezeki lebih membantu keluarga yang ekonominya tidak mampu.

Syahri mengungkapkan apa yang disampaikan Dedi Mulyadi yang baru dilantik Kamis, 20 Februari 2025, itu dilakukan melalui medsos itu H-1 dari hari keberangkatan. Pihak sekolah pun mengadakan musyawarah dengan para guru, komite sekolah dan orang tua siswa perwakilan kelas, berikut wali kelasnya.

“Pada saat itu memang kami mempertimbangkan apabila ini lanjut apa yang menjadi dampak, apabila ini kita stop H-1 apa impact-nya gitu ya,” ungkap Syahri.

Musyawarah tersebut mempertimbangkan biaya yang sudah dibayar ke pihak travel dan ada klausa ketika membatalkan kegiatan uang yang masuk hanya dikembalikan 25 persen.

“Artinya kalau kami mau mengembalikan pembiayaan ini ke orang tua siswa, orang tua siswa akan hanya menerima 25 persen. Nah, itu kan berpotensi menjadi polemik,” kata Syahri.

Disinggung tidak melakukan kunjungan ke kampus-kampus di Depok yang terdapat Universitas Indonesia (UI), Syahri mengaku belum ada kerja sama dengan UI.

Syahri mengakui siswa lulusan SMAN 6 Depok belum bisa bersaing di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, namun cukup bersaing di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang membuat lulusan mereka memiliki kans lebih besar masuk perguruan tinggi negeri di wilayah sana.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan dirinya segera bekerja usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Februari 2025. Dia akan menindaklanjuti pencopotan kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok. Alasannya karena telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Larangan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas kecelakaan yang menewaskan belasan siswa SMK asal Kota Depok pada insiden kecelakaan di Kabupaten Subang pada Mei 2024.

“Sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran dari Pak Bey, Pj Gubernur yang lama, ketika itu terjadi kecelakaan anak SMK Depok di Ciater Subang,” kata Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Reporter: **Rwn

Editor: rso