Oknum Pejabat Kementerian PU Dikeluhkan, Paket Proyek Yang Dijanjikan Tak Kunjung Realisasi, Lenyap Sudah BOP Ratusan Juta

JAKARTA (KM) – Upaya bersih-bersih di lingkungan pemerintahan termasuk di semua Kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya memang harus didukung penuh seluruh elemen bangsa. Hal itu agar parasit-parasit dan benalu yang hinggap di berbagai instrumen negara dapat segera dibasmi tuntas.

Termasuk hal yang mungkin dianggap sepele dan dialami warga Jakarta yang dijanjikan paket proyek senilai Rp 4 Milyar oleh oknum pejabat Kementerian PUPR (sekarang PU-red).

Pasalnya, warga Jakarta yang merupakan pengusaha kontruksi tersebut sudah menggelontorkan dana lebih dari Rp.100 juta karena diimingi paket proyek senilai Rp.4 Milyar oleh dua pegawai aktif di kementerian PU berinisial H selaku bagian perencanaan dan D yang merupakan salah satu pejabat fungsional (dulu Kabid).

Hal tersebut diungkapkan BP selaku legal dari owner perusahaan yang dijanjikan paket proyek tersebut.

Kepada awak media ini, BP menjelaskan bahwa perusahaan kliennya masih baru dan ingin mengawali pekerjaan dengan mengambil proyek pemerintah. Dirinya pun menghubungi rekanan untuk menyampaikan hal dimaksud. Hingga pada waktunya dipertemukan dengan pegawai aktif di bidang perencanaan dan terjadi beberapa kali pertemuan, termasuk rapat bersama salah satu pejabat fungsional di ruangannya di lantai 5 untuk pembahasan terkait mekanisme dan sebagainya.

“Saya akui prosesnya cukup transparan, kita meeting bareng di ruang beliau (Mr. D) di lantai 5. Pertemuan cukup hangat dan nampak tidak ada masalah, karena memang kami dijanjikan dapat paket proyek yang pelaksanaannya serentak di bulan Oktober 2024,” ujarnya (13/12).

“Meeting tersebut tentunya digelar sesudah kami realisasikan sejumlah anggaran BOP yang diminta untuk pengondisian di balai dan lain-lain,” jelasnya.

Menurut BP, paket proyek tersebut juga bersifat penunjukan langsung (PL) sehingga dirasa lebih nyaman.

“Karena PL hak prerogatif bohir menunjuk rekanan. Apalagi kegiatan kontraktor merupakan salah satu pundi penopang roda perekonomian sektor riil. Menurut suatu riset, berjalannya satu kegiatan proyek membuat kurang lebih 235 pelaku ekonomi berjalan,” ucapnya.

BP menambahkan, seiring berjalannya waktu, ternyata beberapa tahapan agenda yang diinformasikan sebelumnya selalu meleset dengan beragam alasan, puncaknya pada saat mendekati waktu pelaksanaan, undangan ke balai dan penandatanganan SPK tak kunjung datang. Kondisi inilah yang menimbulkan persepsi bahwa pihaknya sudah menjadi korban permainan oknum pegawai dan pejabat aktif kementerian PU.

“Saat itu saya sudah berulangkali melakukan peneguran, secara logika tentunya ini sudah di luar kewajaran, mengingat sudah masuk jadwal pelaksanaan serentak di bulan Oktober, sementara kami belum dapat undangan dari balai dan belum dapat dokumen apa-apa, ini kan jadi tanda tanya besar dan sudah pasti wan prestasi,’ ungkap BP.

“Kami hanya dijanji-janjikan terus, sementara permintaan uang operasional sudah direalisasikan semua. Ditransfer bertahap hingga lebih dari Rp.100 juta,” sambungnya.

“Ini sudah jauh melampaui batas waktu yang dijanjikan, dan ini kerugian besar untuk klien saya. Secara pribadi pun sebagai tim legal, saya juga rugi, karena beberapa kesepakatan kerjasama lain dengan klien saya ini juga ikutan batal, padahal nilanya jauh melampaui nilai proyek yang dijanjikan oknum H dan D itu,” terangnya.

Lebih lanjut BP juga menyayangkan sikap slow respon dua oknum tersebut dan sudah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan agar ada tindakan tegas dan menjadi efek jera bagi oknum-oknum pegawai/pejabat nakal lainnya.

“Saya dan klien saya sih gak masalah dengan permintaan uang yang cukup fantastis itu, karena memang dianggap masih tercover dari nilai proyek dan untuk pembuka jalan, itu pun bila berjalan lancar,” tuturnya.

“Nah kalau seperti ini kan jadi pertanyaan besar juga buat kami, apakah di jaman sekarang model pejabat yang seperti ini masih wajar untuk ditoleransi? Saya kira perilaku oknum-oknum seperti ini yang justru mencoreng nama baik presiden dan institusi negara,” cetusnya.

“Saya sangat yakin bukan hanya kami saja yang mengalami hal seperti ini, saya sudah survey bertanya ke rekanan kontraktor lain yang ternyata juga mengeluhkan hal yang sama, bahkan ada yang sudah mengeluarkan dana lebih besar namun pekerjaan tak kunjung didapat,” imbuhnya.

“Ini saya baru bicara ke media ya, kita lihat satu pekan ke depan jika memang tidak ada itikad baik juga, maka saya akan langsung menghadap pak menteri agar langsung diterjunkan tim satgas nya supaya ada tindakan tegas dan efek jera buat oknum pejabat nakal lainnya,” tegas BP.

“Ayo lah kalau betul mau bersinergi jangan aji mumpung, saya tahu mungkin gaji kalian gak cukup dan mau cari uang tambahan, bagi kami itu wajar dan tidak masalah, tapi komitmen dong, jangan cuma mau cepat dapat duitnya saja dan kasih janji janji palsu. Kalau seperti ini kan gak benar dan mesti ditindak biar tidak jadi parasit,” ketusnya.

Terakhir, BP menegaskan para pihak yang dimaksud agar betul-betul berbenah diri sebelum terlambat. BP mengaku masih mempertimbangkan untuk ambil tindakan lebih jauh yang efek minimnya bisa dinon aktifkan status kepegawaian oknum tersebut.

“Ayo, mumpung masih ada kesempatan, jadilah petugas dan pejabat yang berjiwa melayani dengan tulus. Kalau mau cari uang lebih, yang sewajarnya saja dan gunakan cara elegan yang tidak mencoreng citra diri dan institusi mu,” pungkasnya.

Reporter : Drajat