Menteri Luar Negeri BEM STIS AL WAFA: Tolak Kenaikan PPN 12% Demi Keadilan Ekonomi Masyarakat Indonesia

BOGOR (KM) – Dalam semangat menjaga keadilan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat, Menteri Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Al-Wafa dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini dinilai tidak hanya membebani masyarakat kelas menengah dan bawah, tetapi juga menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat yang masih rapuh.

Menteri Luar Negeri BEM STIS Al-Wafa,Wahyu Nugraha, menyatakan kenaikan PPN ini adalah langkah regresif yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. “Beban pajak yang lebih berat akan menekan daya beli masyarakat, memperlebar ketimpangan ekonomi, dan menciptakan efek domino negatif bagi stabilitas sosial. Sebagai mahasiswa, adalah tugas kami untuk menjadi suara rakyat yang tak terdengar,” katanya.

Sorotan Kritik terhadap Kebijakan

1.Dampak pada DayaBeli Masyarakat
Kenaikan tarif PPN akan langsung memengaruhi harga barang dan jasa, meningkatkan biaya hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

2.Optimalisasi Pajak Belum Maksimal
Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penguatan pengawasan pajak di sektor-sektor strategis, seperti penghindaran pajak oleh korporasi besar, alih-alih membebankan rakyat kecil.

3. MinimnyaUpayaInovatif dalamReformasi Ekonomi
Kenaikan PPN adalah kebijakan jangka pendek yang tidak inovatif dan terkesan hanya menambal kebutuhan fiskal tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada masyarakat.

Aksi Nyata dari BEM STIS Al-Wafa

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, BEM STIS Al-Wafa akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyuarakan penolakan ini.

Diskusi Publik dan Seminar Nasional: Mengundang para pakar ekonomi, akademisi, dan masyarakat untuk membedah dampak kebijakan kenaikan PPN.

Aksi Damai dan Penyampaian Aspirasi: Menyampaikan petisi kepada pemangku kebijakan sebagai bentuk advokasi mahasiswa.

Kampanye Edukasi dan Kesadaran: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan ini melalui berbagai platform komunikasi.

“Sebagai intelektual muda yang menjadi bagian dari masyarakat, kami percaya bahwa solusi fiskal haruslah berbasis keadilan dan keberlanjutan. Kami mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini dan mengambil langkah-langkah yang lebih adil dan progresif,” tutupnya.