Ketum Golkar Airlangga Mundur Diduga Terkait Korupsi CPO

JAKARTA (KM) – Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar terjadi di tengah laporan mengenai pelepasan 26 ribu kontainer dan kasus dugaan korupsi CPO.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Rakyat (AMPERA), Ali Hasan, melaporkan Airlangga ke Bareskrim Polri pada Jumat, 9 Agustus 2024, terkait pelepasan 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya pada 18 Mei 2024.

Dalam laporannya, Ali Hasan mengindikasikan adanya kejanggalan dalam kebijakan pelepasan kontainer tersebut, yang jumlahnya tiba-tiba melonjak dari 4.000 menjadi lebih dari 26.000 kontainer dalam waktu singkat. Hasan mencurigai adanya permainan kotor oleh para importir dan pihak terkait, serta menyoroti potensi risiko berbahaya jika barang-barang yang diimpor mencakup bahan berbahaya atau ilegal.

Selain laporan mengenai pelepasan kontainer, Airlangga juga dihadapkan dengan desakan untuk diperiksa kembali oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam kasus minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng. AMPERA mendesak agar Kejaksaan Agung dan Polri segera menangani kasus ini, dengan ancaman akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih jika kedua lembaga penegak hukum tersebut tidak bertindak.

Airlangga sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi CPO pada 24 Juli 2023, namun kasus tersebut belum mencapai titik terang. Kondisi ini menambah tekanan politik yang dihadapi Airlangga, yang akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam video pengunduran dirinya, Airlangga menegaskan bahwa proses ini dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. “Pentingnya demokrasi yang terus dikawal dan partai politik sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia,” katanya.

redaksi