Bimtek Kades ke Bali Pakai Dana BHPRD, Aktivis 98: Bentuk Pengkhianatan Pada Rakyat Kabupaten Bogor 

Bogor (KM) – Rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD mendapat sorotan banyak pihak.

Apalagi biaya untuk kegiatan Bimtek tersebut dibebankan kepada setiap desa dengan mengambil anggaran dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Koordinator Lembaga Pusat Analisa Anggaran atau lebih dikenal Center of Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan jika biaya bimtek diambil dari BHPRD yang notabenenya pajak rakyat tentu sangat tidak dibenarkan.

“Dana BHPRD seharusnya digunakan untuk kebutuhan langsung desa, bukan untuk membiayai kegiatan bimtek secara tidak transparan,”ujar Jajang Nurjaman koordinator Center of Budget Analysis, Minggu (4/8).

Mantan aktivis 98 yang juga ketua Forum Relawan Demokrasi Kabupaten Bogor Ali Taufan Vinaya mengatakan kegiatan bimtek Kades ke Bali dengan memakai dana BHPRD merupakan bentuk pengkhianatan pada rakyat.

“Jangan jadikan kegiatan bimtek ini sebagai alasan untuk plesiran para Kades,”tegas pria yang biasa disapa ATV ini pada kupas merdeka Selasa, (6/8/24).

Menurut ATV seharusnya APDESI kabupaten Bogor fokus mengevaluasi terkait banyaknya Kades yang tersangkut hukum.

“Persoalan rakyat masih banyak, arahkan kades itu untuk tidak hanya pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan SDM seperti pengentasan masalah busung lapar dan stunting itu lebih penting dari pada plesiran pakai pajak rakyat,”pungkasnya.

Pihak APDESI Kabupaten Bogor sempat membantah adanya rencana adanya kegiatan Bimtek ini. Namun faktanya hasil penelusuran kupas merdeka sudah tersebar surat edaran kepada Kades se-Kabupaten Bogor untuk ikut serta pada kegiatan yang akan diadakan di Bali awal bulan September 2024.

“Terkait bimtek belum ada rencana kesana baru dalam proses pembahasan saja kita lagi fokus audien dan jambore,” ujar Abdul Aziz Anwar selaku ketua APDESI Kabupaten Bogor pada kupasmerdeka.com via WhatsApp Sabtu (3/8/24).

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) bungkam ketika dikonfirmasi media kupasmerdeka.com perihal rencana bimtek ini sampai berita ini diturunkan masih belum memberi jawaban.

Reporter: Hjd