Managing Director PEPS: Penambahan Wakil Menteri Tidak Bermanfaat Untuk Perekonomian Nasional

JAKARTA (KM) – Penambahan jabatan wakil menteri di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki tujuan politis. Jokowi melantik tiga wakil menteri baru untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7). Mereka adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi, dan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai bahwa penambahan jabatan ini bertujuan politis, terutama sebagai bentuk balas budi kepada pihak-pihak yang berjasa dalam kampanye sebelumnya. Ia menganggap tindakan ini sebagai penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara, sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor.

Anthony juga mengungkapkan bahwa penunjukkan wakil menteri di akhir masa pemerintahan tidak akan memberikan manfaat signifikan bagi pengelolaan perekonomian nasional. “Sebaliknya, ini justru dianggap sebagai pemborosan APBN,” tegasnya.

Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menambahkan bahwa dengan sisa waktu pemerintahan yang hanya beberapa bulan, reshuffle tersebut tidak memiliki urgensi.

“Publik akan melihat tindakan ini sebagai ajang bagi-bagi jabatan daripada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian,” ujarnya dikutip dari mediaindonesia.com.