PPIPHII Lakukan Validasi Kader Yang Telah Diangkat Menjadi Advokat

Ketua Umum PPIPHII, Sriyanto

LAMPUNG (KM) – Akibat kisruhnya administrasi organisasi Persatuan Advokat Muslim dan Penasihat Hukum Islam Indonesia (PPIPHII), Dewan Pengawas bersama Ketua Umum memutuskan untuk memvalidasi data anggota yang dilantik menjadi advokat oleh PPIPHII melalui Surat Keputusan Nomor: 09/21.06.2024/DPN.PPIPHII/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Sejak berdirinya, PPIPHII belum pernah menyelenggarakan rapat formal, baik itu Konferensi Kerja Nasional (Rakernas), Kongres Nasional (Munas), atau lainnya. Akibatnya, segala bentuk keputusan yang dikeluarkan berpotensi mengandung cacat formil hukum administrasi.

Menurut Ketua Umum PPIPHII Sriyanto, atas nama pimpinan harus memikirkan masa depan jangka panjang dan kedudukan hukum anggota PPIPHII.

“Tentu saya memikirkan masa depan jangka panjang dan kedudukan hukum para anggota PPIPHII yang diusung, yang semuanya merupakan pilar penegakan hukum. Namun sangat disayangkan jika dokumen yang mereka pegang bertentangan dengan ketentuan Organisasi. Akta Pendirian,” jelasnya.

“Tentunya hal ini akan berdampak buruk di kemudian hari sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi seluruh anggota. Sementara mereka tidak mengetahui apakah dokumen yang dijadikan acuan pengangkatannya sebagai advokat itu sah atau tidak,” tegasnya. .

Sriyanto menambahkan, komunikasi dengan Muhammad Anwar yang merupakan Sekretaris Akta Pendirian dan Surat Keputusan Pengesahan Asosiasi semakin sulit dilakukan.

“Karena sulitnya berkomunikasi dengan Muhammad Anwar selaku sekretaris disini, maka perlu saya sampaikan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam keluarga besar PPIPHII untuk melakukan validasi datanya di lokasi kantor sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian dan Surat Keputusan. Ratifikasi Asosiasi,” ujarnya.

Selain itu, Sriyanto menyebut SK pengurus tingkat nasional tidak sesuai prosedur yang ada. Tanda tangannya berupa scan, dan ada judul yang ditempelkan pada nama yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Penempatan nama dan gelar yang tidak sesuai merupakan unsur kesengajaan, termasuk penempatan keterangan palsu pada dokumen. Selanjutnya ada penerbitan legalitas berupa Kartu Anggota Advokat PPIPHII yang di dalamnya terdapat tulisan Advokat dan gelar. Sarjana Hukum, sedangkan yang bersangkutan belum menyelesaikan pendidikan hukumnya di suatu universitas,” kata Sriyanto.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sikap tegas dan serius demi keberlangsungan organisasi Advokat dan memberikan kepastian hukum kepada anggota yang bergabung.

Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dianggap enteng, sebab profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat. Dimana setelah dilantik dan dilantik, otomatis para advokat kita menjadi bagian penting dalam pilar penegakan hukum di Indonesia.

Sriyanto pun mengimbau seluruh anggota untuk serius memperhatikan dan menyikapi hal tersebut. “Perlu saya tekankan bahwa seluruh anggota memerlukan kepastian hukum. Tidak boleh ada dokumen atau tindakan yang tidak sesuai dengan Akta Pendirian,” ujarnya.

 

Redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*