Konflik Agraria TNI AU ATS dan Warga Desa Sukamulya Rumpin Terus Bergulir, Aktivitas Pemagaran Lahan Milik Warga Dihentikan Pihak ATS

BOGOR (KM) – Puluhan personil TNI AU dari Lanud Atang Sanjaya (ATS) kembali mendatangi lahan milik warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dan menghentikan aktivitas pemagaran di lahan tersebut pada tanggal 27 Juni.

Menurut Ketua Forum Masyarakat Desa (FMD) Sukamulya Rumpin, Junaedi, yang kerap disapa Kang Jun, personil ATS yang berjumlah 10 orang tersebut melarang aktivitas pemagaran yang dilakukan oleh warga yang ingin memanfaatkan lahan tersebut.

Jun menjelaskan bahwa pelarangan tersebut dilakukan atas perintah dari komandan Lanud, yang disampaikan oleh personil ATS Ujang dan Agung.

Adapun kronologi kejadian tersebut yang didapatkan dari Ketua FMD Sukamulya Rumpin, Junaedi, sebagai berikut:

1. Pada awal bulan Mei, H. Endang S. berencana melakukan pemagaran di lahannya seluas ±3 ha dengan surat kepemilikan SHM No.98/Sukamulya dan 100/Sukamulya.
2. Saat penggalian pondasi, personil ATS dari Lapter Rumpin mendatangi lokasi di Kp. Parigi Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
3. Sejak penggalian pondasi hingga satu bulan kemudian, personil ATS terus mendatangi lokasi pemagaran.
4. Pada tanggal 20 Juni 2024, personil ATS kembali datang dan melarang aktivitas pemagaran atas perintah Komandan Lanud.
5. Pada tanggal 23 Juni 2024, 4 personil ATS kembali ke lokasi dan berdialog dengan Ketua RW, RT, Kepala Dusun, dan Ketua Pemuda Kp. Parigi, menyampaikan agar aktivitas pemagaran dihentikan hingga laporan disampaikan ke Lanud ATS di Kemang. Koordinator FMD menolak karena tidak ada substansi dan urusannya.
6. Pada tanggal 26-27 Juni 2024, personil ATS dari Kemang Bogor datang kembali dalam jumlah lebih banyak dan melarang aktivitas pemagaran.
7. Sebelum datang, helikopter terbang rendah di lokasi pemagaran, membuat pekerja bangunan takut.
8. Hingga saat ini, personil ATS masih berada di lokasi pemagaran dan tidak mau pergi dengan dalih perintah Komandan.
9. Pekerja bangunan ketakutan dan tidak bisa melanjutkan pemagaran.

Junaedi juga menjelaskan bahwa konflik agraria antara TNI AU LANUD ATS dengan warga Desa Sukamulya bermula dari klaim ATS atas tanah seluas 1000 ha di Desa Sukamulya sejak tahun 2007 dan didaftarkan sebagai BMN di Kementerian Keuangan tahun 2009, sedangkan luas Desa Sukamulya hanya 1070 ha.

“Dalam perkembangannya sudah ada verifikasi bersama tahun 2012, dimana disepakati bahwa lahan yang dikuasai TNI AU seluas ±75 ha dengan berbagai latar belakang, dan sisanya adalah tanah-tanah masyarakat,” jelas Jun.

Namun demikian, ATS bersikukuh ingin menguasai lahan-lahan milik masyarakat dan terus melakukan tindakan intimidasi dan teror terhadap masyarakat berupa pemblokiran sertifikasi, pelarangan pembangunan, pemasangan plang dan patok, serta melakukan latihan berat di tengah-tengah pemukiman masyarakat.

FMD Sukamulya kembali melaporkan kejadian tersebut kepada Komnas HAM pada 2 Oktober 2023 dan hari ini melakukan aksi pasang spanduk serta mempersiapkan penyambutan atas rencana datangnya tim peninjau dari ATS dan BPN.

“Pada dasarnya masyarakat menolak adanya pengukuran atau sertifikasi yang dilakukan ATS di atas tanah-tanah warga. Warga tetap berpegang pada hasil verifikasi bersama tahun 2012, meskipun dalam hasil tersebut terdapat tanah-tanah masyarakat yang sudah dikuasai oleh TNI AU, baik untuk galian pasir maupun markas Bravo 90,” tutur Jun.

Menurut Junaedi, masyarakat akan selalu berusaha dan bersiap menghadapi kondisi apapun untuk mempertahankan tanah kelahirannya.

Sementara itu, Babinsa Desa Sukamulya, Sertu Juandi, yang ikut mendampingi di lokasi menjelaskan bahwa akan ada mediasi dari pihak ATS dan pihak desa dalam waktu dekat.

“Besok rencananya akan ada mediasi dari tim ATS dengan kepala desa serta pemilik tanah,” jelasnya pada 27 Juni.

Reporter: Septiawan