Dugaan Pungutan Liar Merajalela di SD Negeri 1 Binong Kab. Subang

SUBANG (KM) – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di SD Negeri 1 Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, kembali mencoreng dunia pendidikan di Binong, Kabupaten Subang.

Orang tua siswa seperti SHL (55 tahun), menyampaikan keluhan mereka tentang berbagai pungutan yang memberatkan. Pungutan-pungutan tersebut mencakup biaya kenaikan kelas sebesar Rp 110.000, pungutan untuk guru yang pensiun sebesar Rp 50.000, cinderamata wali kelas sebesar Rp 20.000, serta pungutan rutin “MIKASA” (mika nyaah ka sakola) sebesar Rp 3.000 setiap minggu.

Ahmad Minaldi, seorang aktivis pemerhati pendidikan di Kabupaten Subang, menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan pungli tersebut.

“Meskipun pemerintah telah menyalurkan banyak bantuan untuk menunjang dunia pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari pusat maupun daerah, pungutan-pungutan semacam ini tetap terjadi. Makanya tim saber pungli harus segera melakukan tindakan dan pencegahan yang mungkin juga dilakukan sekolah lain,” ujarnya.

Kepala Sekolah SDN 1 Binong, Hj. Imas Maesaroh saat dihubungi melalui telepon, membenarkan adanya pungutan tersebut. Namun, menurutnya, pungutan yang dilakukan tidak sebesar yang diberitakan.

“Hasil rapat komite dengan orang tua murid memutuskan bahwa anggaran untuk kenaikan kelas hanya sebesar Rp 110.000 per siswa,” ujarnya, Jumat (21/6).

“Pentingnya transparansi dan pengawasan dalam penggunaan dana pendidikan di sekolah-sekolah dan adanya dugaan pungli mengharuskan pihak berwenang untuk segera turun tangan melakukan investigasi dan penindakan, agar praktik-praktik semacam ini tidak merusak citra pendidikan dan memberatkan orang tua siswa,” pungkasnya.

Reporter: Din