Diduga ada Pengalihan Penerima Bansos Beras 10 Kg, Ketua BPD Gambarsari Subang Murka tidak Mengetahui ada Pengalihan KPM

Kemasan dan penampakan beras yang diterima warga KPM PKH di Kecamatan Pamanukan dan Sukasari, Kabupaten Subang (dok. KM)
Kemasan dan penampakan beras yang diterima warga KPM PKH di Kecamatan Pamanukan dan Sukasari, Kabupaten Subang (dokumentasi. KM)

SUBANG (KM)-  Program Bantuan Sosial dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) berupa beras 10 kg menjadi pro kontra di tengah warga masyarakat Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.

Bantuan beras 10 kg yang di peruntukan untuk warga miskin ternyata di lapangan masih kurang tepat sasaran, masih banyak warga yang seharusnya layak menerima justru terlewatkan tidak menerima bantuan, lebih ironisnya lagi banyak warga yang tadinya sebagai penerima bantuan, tapi tidak menerima lagi.

Salah satu warga Desa Gambarsari berinisial R (50) tahun mengatakan, dirinya merasa heran kenapa tiba-tiba bantuan beras menjadi hilang padahal kata dia, bulan lalu masih sempat menerima.

“Saya, sudah dua bulan sudah tidak menerima bantuan beras lagi, tapi kenapa tetangga saya orang mampu menerima bantuan. Apakah, bansos saya sudah di coret atau di alihkan kepada orang lain? Tanya Warga (kecewa) kepada KM, Minggu (25/2)

Ketua BPD Desa Gambarsari Agus Gustia Yugana S.Ip, Minggu (25/2) mengatakan banyak warga yang datang ke rumahnya menanyakan soal bantuan sosial (bansos) berupa beras yang tadinya masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiba-tiba tidak menerima.

“Saya, akan koordinasi dengan kaur kesra apakah orang tersebut di coret oleh pusat atau di alihkan oleh oknum desa kepada penerima yang lain.” Ujar Agus.

Menurut dia, Kalau ada perubahan KPM seharusnya ada musyawarah dulu dengan tokoh masyarakat dan BPD.

” Ya, minimalnya ada berita acara perubahan KPM lah,” katanya.

“Terus terang sampai sekarang saya sebagai ketua BPD tidak tahu berapa ratus KPM yang ada di desa gambarsari.” Terangnya.

Sementara, Tokoh masyarakat desa gambarsari berinisial AD (45) tahun, meminta kepada pihak pemdes gambarsari harus transparan dalam mengurus bansos di desanya.

“Kalau mau terbuka pasang kuota bansos di papan pengumuman di desa, karena itu bukan dokumen rahasia negara.”tegasnya.

Sementara Kaur Kesra Desa Gambarsari pepe saat di mintai keterangan Senin (26/2) melalui pesan whatsapnya samapai berita ini di tayangkan belum memberikan jawaban terkait hal tersebut.

Reporter: Din

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*