Kepala BPN Depok: PTSL Bukan Sebatas Realisasi Target Kerja Tapi Kepastian Hukum Untuk Masyarakat

DEPOK (KM) – Kantor Pertanahan Kota Depok terus mengevaluasi capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 termasuk aset pemerintah daerah sebagai bagian dari Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan bahwa PTSL merupakan proyek utama dalam PPRA yang diharapkan bisa selesai 100 persen pada masa akhir program yang telah dicanangkan Kementerian ATR/BPN.

“Evaluasi dilakukan dengan cara menyisir hambatan yang terjadi di lapangan. Jangan sampai, target PTSL tahun 2023 jadi beban kerja pada tahun 2024 karena target tidak tercapai. Apalagi, program PTSL yang berakhir di Oktober 2023 diperpanjang satu tahun hingga 2024,” jelas Indra Gunawan didampingi Yoga Munawar selaku Kasi Survei dan Pemetaan BPN Kota Depok kepada wartawan, Senin 6 November 2023.

PTSL sambung Indra, merupakan komponen penting PPRA yang terus jadi perhatian Presiden RI Joko Widodo. Maka ia meminta tim ajudikasi PTSL 2023 melakukan penguatan dan peningkatan kualitas data, termasuk peningkatan arsip sebagai langkah strategi pelaksanaan program PTSL di tahun 2024.

“Jika di awal targetnya 1.900 bidang tanah, dan ternyata muncul penambahan 1.000 bidang tanah aset Pemda, maka perlu energi ekstra untuk mendorong target yang ada tuntas. Jangan sampai menjadi beban kerja pada tahun berikutnya,” jelas Indra.

Evaluasi dan analisa data, lanjut Indra, sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produk kerja BPN Kota Depok untuk masyarakat.

“Ingat, bahwa PTSL bukan hanya sebatas merealisasikan target atau menambah target. Tapi yang terpenting mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah masyarakat,” tegas Indra Gunawan.

Ketika ditanya apa saja langkah-langkah BPN Kota Depok dalam merealisasikan target PTSL Tahun 2023?, Indra mengungkapkan kuncinya terletak pada optimalisasi PTSL di empat kecamatan, yaitu Sawangan, Pancoran Mas, Cilodong, dan Bojongsari.

Selain itu, menguatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan unsur terkait perlu dilakukan untuk mempercepat proses pengumpulan data fisik dan yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan yuridis, serta pengesahan sertifikat tanah.

Langkah tersebut menurut Indra dapat mendukung realisasi PTSL dan percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah sebagai sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik.

BPN Kota Depok berkomitmen untuk membantu pemerintah daerah dalam mengurus sertifikat tanah aset yang belum terdaftar, seperti tanah untuk kantor, sekolah, puskesmas, taman, dan lain-lain.

“BPN Kota Depok berupaya hadir dan berperan dalam menyelamatkan aset pemerintah daerah yang terancam sengketa atau hilang. Ini merupakan salah satu upaya mewujudkan reforma agraria dan keadilan sosial di bidang pertanahan,” pungkas Indra Gunawan.

Berikut ini adalah rincian total target perubahan PTSL Kota Depok sebanyak 3000 Bidang Tahun di tahun 2023 :
1. Jatimulya, Cilodong: 336
2. Kalibaru, Cilodong: 687
3. Cilodong, Cilodong: 254
4. Kalimulya, Cilodong: 213
5. Sukamaju, Cilodong: 674
6. Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas: 424
7. Depok Jaya, Pancoran Mas: 104
8. Pasir Putih, Sawangan: 98
9. Pengasinan, Sawangan: 123
10. Cimpaeun, Tapos: 36
11. Cilangkap, Tapos: 100

Reporter : Sudrajat
Editor : Redaksi