Ricuh, Koperasi dan Perumda Saling Rebutan di Pasar Butung Makassar

Kisruh, diduga pengambilalihan pengelolaan Pasar Butung, Makasar

Makassar (KM)- Pasar Butung Makassar, Sulawesi Selatan adalah pusat grosir terbesar di Indonesia Timur yang telah berusia 105 tahun, bahkan pusat perbelanjaan ini telah ada sebelum Indonesia merdeka.

Posisinya sangat strategis, karena berada tepat di depan gerbang pelabuhan Sukarno Hatta-Makassar, lalu di sebelah timur membentang pusat pergudangan Kawasan Industri Makassar (KIMA).

Meskipun posisinya berada di jantung kota Makassar, namun akses menuju ke pasar Butung ini sangat mudah dijangkau dari manapun, baik dari laut, udara maupun darat.

Selama ini pengelolaan Pasar Butung berada di bawah pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Duta.

Keberadaan KSU Bina Duta dalam pengelolaan Pasar Butung ini sesungguhnya sah berdasarkan perjanjian bersyarat yang dilakukan pada tahun 1988, dan addendum serta perjanjian yang dilakukan pada tahun 2012, masih terus berlanjut hingga 25 tahun atau baru berakhir pada tahun 2037 yang akan datang.

Sekretaris KSU Bina Duta, Baharuddin mengatakan, pengelolaan Pasar Butung belum pernah berakhir. Sehingga menurutnya, sangat aneh apabila dialihkan secara tiba-tiba secara sepihak.

Sementara itu dikonfirmasi mengenai kisruh Pasar Butung, Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alamsyah mengemukakan alasan pengambilalihan pengelolaan Pasar Butung itu, terkait dengan kasus korupsi yang menjerat direktur KSU Bina Duta.

“Memang kemarin kita sempat menyegel pasar dan menghentikan semua aktifitas jual beli di dalam pasar itu, lalu kita buka kembali untuk diserahkan ke Perumda Karya Makassar.Karena memang Pasar Butung itu adalah asset milik pemerintah kota Makassar, ” ujarnya.

Penyegelan Pasar Butung dan pembukaan segel oleh Kejaksaan Negeri Makassar yang berlangsung Senin (2/10/2023) itu, didampingi Dirut Perumda Pasar Karya, Ichsan Abduh di bawah pengawalan puluhan personil Satpol PP Makassar dibantu personil dari pihak Kepolisian.

Proses penyegelan Pasar Butung sempat diwarnai kericuhan dan aksi pengerusakan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai pihak pengelola pasar.

Diduga pengalihan pengelolaan dari KSU Bina Duta ke Perumda itu terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Andri Yusuf. Andri Yusuf adalah ketua Koperas Serba Usaha (KSU) Bina Duta, tersangka kasus korupsi pengelolaan lods Pasar Butung yang telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh Kejari Makassar.

“Membiarkan pengelolaan Pasar Butung di bawah pengelolaan KSU Bina Duta, itu sama artinya kita ikut melanggengkan perkara korupsi yang dilakukan oleh direkturnya,” ujar Andi Alamsyah.

Terkait pengelolaan Pasar Butung yang berpindah ke Pemerintah Kota Makassar melalui PD Pasar, tidak akan mempengaruhi aktifitas perdagangan di pusat grosir terbesar di Indonesia Timur itu. Pemerintah kota Makassar mengimbau kepada seluruh pedagang pasar untuk kembali beraktifitas seperti biasa, dan tidak perlu terpengaruh dengan provokasi dari pihak-pihak yang sengaja memperkeruh situasi.

Pantauan kupasmerdeka. com di lokasi kejadian, sejumlah aparat keamanan masih terlihat berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan, menyusul proses pengambilalihan pengelolaan Pasar Butung oleh Perumda Karya Makassar, yang sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah oknum yang mengaku pengelola Pasar Butung yang sah.

“Jadi kemarin itu terjadi ketegangan antara pengelola dan sejumlah massa di gerbang utama Pasar Butung,” kata salah seorang personil Bankompol.

Ilham A. Ghani, sekertaris umum bantuan komunikasi kepolisian (Bankompol) Makassar yang dihubungi kupasmerdeka.com menyebutkan, pihak pemerintah meminta kepada pihak pihak yang keberatan dengan pengambilalihan itu untuk menempuh jalur hukum, dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi dan perusakan.

Reporter: Khairil Anas

Editor: redaksi

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*