Direktur PEPS: Konflik di Pulau Rempang Lebih Buruk Daripada VOC

JAKARTA (KM) – Konflik tanah di Pulau Rempang, Batam, menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Konflik ini terjadi antara warga yang menolak digusur untuk pembangunan proyek Rempang Eco City, dengan pemerintah yang bersikeras melanjutkan proyek tersebut.

Direktur PEPS, Anthony Budiawan menilai konflik di Pulau Rempang lebih buruk daripada Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Pasalnya, ada dugaan kuat sikap pemerintah lebih memihak kepada investor dan mengabaikan hak-hak masyarakat.

“Pemerintah seharusnya tidak bisa semena-mena mengusir warga hanya karena proyek Rempang Eco City masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Investasi ini, seharusnya berdasarkan keadilan yang tidak mengorbankan masyarakat setempat,” tegasnya, Kamis (21/9).

Pemerintah Indonesia telah memberikan janji-janji penting kepada warga Pulau Rempang yang akan direlokasi.

“Janji-janji tersebut antara lain pemberian rumah seharga Rp 120 juta dan tanah seluas 500 meter persegi kepada setiap kepala keluarga yang direlokasi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menawarkan bantuan keuangan kepada warga yang direlokasi, serta pemberian hak pengelolaan tanah (HPL) kepada warga yang direlokasi.

Namun, janji-janji tersebut belum mampu meredakan kekecewaan warga Pulau Rempang. Warga tetap menolak digusur dan menuntut agar proyek Rempang Eco City dibatalkan.

Ekonom ini melilai konflik tanah di Pulau Rempang menjadi salah satu contoh bagaimana pembangunan proyek infrastruktur yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat menimbulkan konflik. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakannya dalam pembangunan proyek infrastruktur agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Reporter: MSO

Editor: red