BEM Se-Bogor Kecam Tindakan Represif Aparat Polda Riau dan Tolak Kedatangan Presiden ke Bogor Pekan Ini

Bogor (KM) – Peristiwa mengenai kejadian penolakan di Batam terkait program strategis nasional kawasan Rempang ECO – City, yang mengakibatkan gesekan antara aparat kepolisian dan warga setempat terjadi di lapangan. Hal tersebut menuai banyak kecaman bukan hanya di daerah Batam itu sendiri,akan tetapi di daerah lain juga. Kali ini Kordinator BEM SE-BOGOR mengecam tindakan represifitas aparat penegak hukum di Rempang dan meminta agar pemerintah pusat untuk tidak Melanjutkan program strategis tersebut.

Kejadian yang terjadi pada Kamis 07 september 2023, menjadi sebuah catatan bagi instansi polri mengenai persoalan konflik agraria. Menurutnya sangat menyayangkan atas tindakan para aparat penegak hukum yang bersikap represif terhadap masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya.

“Harusnya para aparat melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasinya bukan malah bersikap represif, hal itu tentunya sangat bersebrangan dengan slogan polri Presisi “. Ujarnya

“Dan sangat disayangkan juga para siswa yang sedang melakukan proses pembelajaran di sekolahpun turut menjadi korban atas Tindakan represif polisi daerah tersebut”. Ujarnya

Ia meminta tindakan yang tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Riau dan mencopot para anggota yang telah melakukan tindakan represif terhadap masyarakat daerah.

“Tentunya dengan adanya tindakan aparat kepolisian terhadap masyarakat daerah harus ada tindakan tegas olah bapak Kapolri untuk mencopot Kapolda Riau dan mencopot para anggota yang terindikasi Melakukan hasil tersebut”. Ucapnya

Bukan hanya soal tindakan represif aparat kepolisian akan tetapi Kordinator BEM SE-BOGOR, Achmad Shobari menuntut presiden Jokowi untuk segera memberhentikan proyek nasional tersebut,karena akan mengancam proses keberlangsungan hidup masyarakat adat Melayu yang akan Kehilangan Hak Atas Tanah dan Kesejahteraan.

“Kami menuntut kepada presiden Jokowi untuk menghentikan proyek tersebut karena akan mengakibatkan masyarakat setempat Kehilangan Hak Atas Tanah dan Kesejahteraan. Presiden Jokowi ti dak menjunjung asas kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, tapi presiden Jokowi hari ini jalankan adalah kesejahteraan para investor adalah hukum tertinggi” Ujarnya dengan tegas

Ia juga menjelaskan bahwasanya dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut tidak dilakukan pertimbangan secara komprehensif mengenai dampak yang akan banyak merugikan masyarakat sekitar.

“Harusnya pemerintah melakukan pertimbangan yang komprehensif mengenai investasi tersebut, jangan sampai nantinya proyek tersebut akan banyak merugikan masyarakat sekitar, itu sangat disayangkan oleh saya terhadap presiden Jokowi yang tidak memperhatikan masyarakat sekitar demi mulusnya investasi tersebut,” ujarnya.

Achmad Shobari juga mengecam akan melakukan aksi penolakan terhadap kedatangan presiden Jokowi yang akan datang ke Bogor pada hari Jumat pekan ini dengan membawakan beberapa tuntutan termasuk kasus agraria yang terjadi di Rempang kepulauan Riau.

“Kami juga telah melakukan konsolidasi bersama teman-teman BEM SE-BOGOR Nanti pada saat presiden Jokowi datang ke Bogor hari Jum’at tanggal 15 September ini kami BEM SE-Bogor akan melakukan aksi penolakan terhadap kedatangan beliau dengan beberapa tuntutan masalah konflik agraria termasuk kasus yang terjadi di Pulau Rempang Provinsi Kepulauan Riau yang sedang menghadapi ancaman serius terhadap hak atas tanah dan kehidupan mereka akibat rencana pengembangan investasi skala besar”. Ujarnya dengan tegas.

Reporter: Sari W