APPIB Akan Gelar Aksi Demo Besar-besaran 4 Hari di Kantor Bupati dan DPRD Lamongan

Lamongan (KM) – Maraknya Kasus Korupsi Dikabupaten Lamongan mencerminkan kegagalan kinerja Eksekutif dan Legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan fungsi kontrol pemerintah kabupaten Lamongan, Kamis (28/9).

Kasus Korupsi Dikabupaten Lamongan sudah termasuk kategori akut dikarenakan sudah masuk kesemua lini diantaranya mulai dari tingkat Desa/Lurah sampai ketingkat Eksekutif dan Legislatif yang ada di kabupaten Lamongan.

Yang dimana beberapa hari yang lalu Kejaksaan Negeri Lamongan turun lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembangunan RPHU yang menelan anggaran 4,3 M yang di duga dikerjakan oleh salah satu adik kandung pimpinan DPRD Lamongan.

Setelah itu disusul dengan kedatangan KPK yang mengobok-obok Kantor Bupati, Kantor PU Cipta Karya dan Rumdis Bupati Lamongan dengan membawa beberapa koper yang berisikan Dokumen dan KPK juga menyita Uang tunai terkait kasus Korupsi pembangunan gedung pemerintah kabupaten Lamongan.

Tuntutan dari Aliansi Pemuda Pemudi Indonesia Bersatu di Lamongan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tuntutan kepada pemerintah daerah dan tuntutan kepada aparat penegak hukum.

Tuntutan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

• Bupati Lamongan dan DPRD Lamongan bertanggung jawab atas maraknya kasus korupsi di Kabupaten Lamongan.
• Bupati Lamongan mencopot kepala dinas PU Bina Marga dan kepala dinas peternakan kabupaten Lamongan.

Tuntutan kepada aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

• Kejaksaan Negeri Lamongan memanggil dan memeriksa seluruh anggota DPRD Lamongan yang terlibat dugaan kasus korupsi Dana JASMAS Tahun 2017 dan mengusut tuntas kasus korupsi pembangunan rumah potong hewan dan unggas di dinas peternakan kabupaten Lamongan.
• Kejaksaan Negeri Lamongan segera memanggil dan memeriksa semua panitia pengadaan barang dan jasa.

Tuntutan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Lamongan terhadap maraknya kasus korupsi di daerah tersebut. Masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak serius dalam memberantas korupsi.

Tuntutan tersebut juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk berbenah diri. Pemerintah daerah harus lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menindak pelaku korupsi.

Masyarakat Lamongan berharap agar tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga berharap agar kasus korupsi di Lamongan dapat diberantas sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

Reporter: redho

Editor: red