Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Korda Bogor Kecam Kepala Desa yang Berpolitik Praktis

BOGOR (KM) – Masuk menjelang Pemilu, seiring dengan sudah dideklarasikannya beberapa calon atau kandidat yang sudah ditetapkan sebagai calon presiden oleh masing-masing partai pengusung.

Akan tetapi para kepala desa di kabupaten Bogor terindikasi melakukan tindakan politik praktis, yang dimana para kepala ikut serta dan terlibat dalam pengusungan salah satu calon presiden. Hal tersebut tentunya menuai banyak tanggapan dikalangan masyarakat dan mahasiswa.

Ketua Koordinator Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Kordinator Daerah Bogor Raya (ISMAHI) , Achmad Shobari memberikan tanggapan terkait hal tersebut.

“Dalam dunia demokrasi, independensi para Kepala daerah harus tetap terjaga untuk menjaga stabilitas demokrasi di Negeri ini,karena hal tersebut tentunya sudah diatur dalam undang-undang , seperti UU no 6 tahun 2014 mengenai UU desa,dengan tindakan yang dilakukan oleh para Kepala desa di kabupaten Bogor itu sudah melanggar hukum yang ada,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwasanya dalam UU no 6 tahun 2014 sudah diatur independensi kepala desa yang tidak terafiliasi partai politik ataupun ikut terlibat dalam politik praktis seperti diatur berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

“Sudah banyak aturan yang mengatur mengenai independensi soal kepala daerah terkhusus kepala desa, yang sudah ada aturan khusus mengenai kepala desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,jadi sudah sangat jelas kan aturannya,” jelasnya.

Achmad Shobari juga menyayangkan tindakan kepala desa yang tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dalam mentaati hukum yang ada.

“Dengan tindakan tersebut tentunya para kepala desa sudah memberikan contoh yang tidak baik terhadap warga kabupaten Bogor,yang dimana semestinya para kepala desa yang harus memberikan contoh yang baik untuk mentaati hukum di negara ini , apalagi negara kita ini merupakan negara Hukum, seharusnya para kepala desa terkhusus kepala desa harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat,” jar Achmad Shobari.

Achmad Shobari juga sangat miris terhadap tindakan para Kepala desa yang melakukan tindakan politik praktis yang secara terang-terangan melakukan tindakan tersebut.

“Apalagi tindakan yang dilakukan oleh para Kepala desa di kabupaten Bogor ini secara terang-terangan melakukan tindakan yang menjurus pada satu Paslon, tentunya hal tersebut sudah seharusnya ada tindakan tegas dari lembaga terkait untuk menindak para kepala desa yang suda ikut terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Achmad Shobari selaku Koordinator ISMAHI Korda Bogor dengan tegas mengecam tindakan kepala desa tersebut, Ia juga meminta agar para kepala desa yang terlibat politik praktis terkhusus yang terlibat dalam pengusungan calon untuk ditindak tegas dan menurutnya hal tersebut sudah termasuk tindakan pidana.

“Padahal sudah sangat jelas dan terang sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 490 dan 494
memberikan sanksi pidana bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Jadi sudah semestinya para kepala desa tersebut di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Reporter: Ki Medi

Editor: redaksi