AMPUH Minta Pemerintah Berangus Penjahat Investasi Bodong

JAKARTA (KM) –Kasus investasi bodong di Indonesia marak dengan berbagai kedok berhasil meraup uang masyarakat hingga mencapai triliunan rupiah, Ini adalah sebuah kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya jika pelaku tidak ditindak tegas.

Hal itu dikatakan Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko yang prihatin atas maraknya kasus-kasus investasi bodong yang banyak terungkap.

“Nilainya juga nggak main-main ratusan miliar hingga ratusan triliun uang masyarakat digasak para mafia pemain usaha keuangan di Indonesia yang lepas dari kontrol dan pengawasan Pemerintah,” katanya, Kamis (13/7/2023).

Fakta inivmenjadi bukti bahwa fungsi kontrol dan pengawasan seperti Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha-usaha atau industry keuangan di Indonesia tidak berjalan dengan baik sehingga masyarakat mudah menjadi korban penipuan para mafia keuangan.

“Fungsi Lembaga OJK itu adalah mengatur, mengawasi dan melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Tragisnya lagi banyak usaha-usaha keuangan yang berlogo OJK dalam prakteknya juga ternyata tidak benar. Ini bagaimana,” keluhnya.

Tak lupa, AMPUH juga mengapresiasi ada Lawfirm yang cukup vokal dalam perjuangannya untuk membela para korban investasi bodong di Indonesia meski harus dibayar mahal dengan dipidananya CEO sekaligus Founder LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim.

“Kegigihan beliau patut kita apresiasi semoga beliau selalu dalam lindungannya juga kesehatan dalam menjalankan hukuman selama 4,5 tahun, karena alamatnya dipakai mantan kliennya untuk membuat KTP palsu, yang nilai kerugiannya hanya Rp6 juta kaitan klaim Asuransi,” ungkapnya.

Memang, tidak mudah menghadapi para cukong berduit hasil dari meraup uang masyarakat dengan modus Koperasi, Asuransi dan sebagainya yang nilainya sangat fantastis yang dapat mengatur semuanya sehingga sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya di mata hukum.

“Seperti KSP Indosurya, PT. MPIP, MPIS, OSO Sekuritas, Kresna Sekuritas, Narada, Koperasi Sejahtera Bersama dan masih banyak perusahaan keuangan lainnya yang memakan korban jutaan orang dan ratusan triliun yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah,” kata Heru.

Reporter: Mso

Editor: redaksi