HMI MPO Cabang Bogor Gelar Demo Terkait Audit BPK Perwakilan Jawa Barat

HMI MPO gelar aksi di berbagai tempat di Kota Bogor

Bogor (KM) – Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 354 ayat3 huruf b yang mengatur tetang partisipasi masyarakat yaitu “Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah”, yang berarti masyarkat dapat berperan dalam proses pembangunan daerah, mulai dari proses perencanaan hingga pengevaluasian pembangunan.

Maka dari itu Hari ini Kami Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Bogor melaksanakan aksi di depan kantor Bupati, kejaksaan Negeri Kabupaten bogor dan di depan Gedung PUPR. yang mana aksi kali ini adalah aksi yang kedua kami dalam mengawal isu terkait dengan adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menemukan adanya temuan Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada 17 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sebesar Rp16.628.448.290,08 serta Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Sebesar Rp3.703.053.357,69 pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

permasalahan tersebut di karenakan

  1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Bidang Jalan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak optimal dalam pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang menjadi tanggung jawabnya.
  2. PPK dan PPTK tidak cermat dalam mengendalikan kontrak dan mengawasi
    pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi KKN yang mana itu sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bogor, salah satu proyek yang bermasalah adalah Pembuatan Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda – Sentul dan Peningkatan Jalan Kandang Roda –
Sentul yang mana proyek tersebutlah yang menghantarkan eks Bupati Bogor yaitu ade yasin terjerat kasus suap dan menjadi tahanan KPK.

maka dari itu kuat dugaan kami bahwa permasalahan tersebut terindikasi KKN, dan kami meminta agar penegakan supremasi hukum dapat di tegakan dengan adil sehingga tindakan KKN di kabupaten Bogor dapat di minimalisir melalui aksi ini kami juga mendorong kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dapat bertindak tegas para pelaku KKN di kabupaten Bogor.

Dan oleh karna itu dengan tegas kami menuntut :

  1. Plt Bupati Bogor Agar mencopot kepala Dinas PUPR Karna kami nilai Kadis tidak mampu melaksanakan tugasnya secara baik dan mengakibatkan adanya indikasi KKN.
  2. meminta agar pelaksana 17 paket proyek yang bermasalah tersebut segera di tindak tegas dengan diberikan sangsi daftar hitam sesuai amanah Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
  3. Tangkap adili dan penjarakan Para pelaku KKN di Kabupaten Bogor Agar penegakan Supremasi Hukum di Kabupaten Bogor dapat Berjalan Dengan adil dan tidak tebang pilih.

Reporter: Ki Medi

Editor: redaksi

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*