INSPIRA Bogor Sambut Baik Tanggung Jawab SMA Kepada Pemerintah Daerah 

BOGOR (KM) – Maraknya tawuran di Bogor menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat, pasalnya tingkat sekolah menengah atas saat ini merupakan tanggung jawab provinsi. Hal itu membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengendalikan sekolah-sekolah yang sering terlibat tawuran.

Namun, wacana pengembalian tanggung jawab sekolah menengah atas kepada pemerintah daerah sedang bergulir, tentu wacana tersebut mendapat respon positif dari Organisasi Kepemudaan Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) Cabang Bogor.

Ketua Umum INSPIRA Cabang Bogor M Hafiz Azami mendukung wacana terebut, pasalnya banyak masyarakat ketika terjadi tawuran yang melibatkan sekolah menengah atas menyalahkan pemerintah daerah.

“Pasti jika ada tawuran anak SMA, banyak masyarakat menyalahkan dinas pendidikan di daerahnya, padahal saat ini menjadi tanggung jawab provinsi,” ungkap Hafiz, Sabtu (1/4).

Pria alumnus FKIP UIKA Bogor tersebut mengatakan akan lebih mudah melakukan koordinasi dan pengawasan jika dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Disamping itu kurang optimalnya pengawasan dari provinsi yang diwakili Kantor Cabang Daerah (KCD) Dinas Pendidikan Jawa Barat juga harus menjadi evaluasi pemerintah pusat.

Tak hanya persoalan tawuran, beberapa masalah seperti penahanan ijazah, iuran komite sekolah masih sering terjadi di sekolah negeri yang harus menjadi sorotan pemerintah.

“Saya sering mendapatkan masyarakat yang tidak mampu membayar iuran komite dan imbasnya siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian bahkan ijazahnya ditahan,” tambah Hafiz.

“Ketika saya koordinasi ke KCD, mereka selalu menjawab ‘datang aja ke sekolahnya dan bicara baik-baik’, tidak ada langkah solusi yang konkrit,” tutup Hafiz.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat berkunjung di Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023, menyetujui wacana pengembalian pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, hal itu bisa mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antarpelajar.

“Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” ucap Emil.

Ia menyebutkan, untuk pengelolaan pendidikan baik itu di bawah pemerintah provinsi atau kota maupun kabupaten, semua harus ada perbaikan dan dapat meningkatkan kualitas siswanya.

Reporter: Ki Medi

Editor: Red