PT Permai Abadi Sentosa Bantah Serobot Tanah Fasos Fasum Milik PT Masa Kreasi Griya Parungpanjang

Proses Klarifikasi Kepemilikan Tanah Saat Kasubid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKAD Eko Suharnanto menunjukan Peta Kepada Kades Kabasiran H. Jajang Atmaja, Kades Parungpanjang H. Robin, Dirut PT Permai Abadi Sentosa Sinyo Lenard, Direktur PT. Masa Kreasi dan Beberapa Saksi Masyarakat Setempat, Rabu sore (21/09/2022) (Dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Proses Klarifikasi Kepemilikan Tanah Saat Kasubid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKAD Eko Suharnanto menunjukan Peta Kepada Kades Kabasiran H. Jajang Atmaja, Kades Parungpanjang H. Robin, Dirut PT Permai Abadi Sentosa Sinyo Lenard, Direktur PT. Masa Kreasi dan Beberapa Saksi Masyarakat Setempat, Rabu sore (21/09/2022) (Dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

BOGOR (KM) -  Direktur Utama PT. PAS (Permai Abadi Sentosa) Sinyo Leonard membantah adanya penyerobotan tanah di Perumahan Amara Village Desa Kabasiran dari milik PT. Mitra Kreasi Griya Kecamatan Parungpanjang yang sudah diberikan ke Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Bogor dari sarana nomor tanah 29 ukuran 4.716 meter persegi.

“Tidak ada pak tidak ada penyerobotan tanah, ini kan masih proses, jadi belum ada kesimpulan karena masih diselidiki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan saya sudah memiliki Sertifikat sejak tahun 2021,” bantah Sinyo saat diwawancarai kupasmerdeka.com, Rabu (21/9).

Namun, di samping itu, Direktur PT. Masa Kreasi Griya Parungpanjang Asisi Basuki menegaskan posisi dirinya “sangat kuat” karena memiliki sertifikat pada tahun 1995, hanya saja tidak memperpanjang HGB (Hak Guna Bangunan) pada tahun 2015 dan berjanji akan diperpanjang.

“Ya sertifikat kita itu pada tahun 1995, sudah sertifikasi HGB (Hak Guna Bangunan) setelah itu kita selesai pembangunan tahun 2017 dan 2018 kita serah terima ke Pemda dan diterima dengan baik, artinya sebelum ditanda-tangani Bupati Bogor itu sudah diteliti dan adanya tim verifikasi dari Pemda dan saat itu sekitar 9 Dinas turun, dan kalau kami diminta untuk perpanjang HGB yang mati sejak tahun 2015 kami sangat sanggup untuk perpanjang dan saya baru tahu dari masyarakat bahwa Fasum (Fasilitas Umum) nomor 26, 27, 28, 29 ditambah lagi nomor 17 sudah bermasalah lagi ya dan saya baru tau hari ini,” jelas Asisi Basuki.

Polemik ini masih menjadi bola panas di Desa Kabasiran dan Parungpanjang. Kepala Desa Kabasiran Jajang Atmaja menuturkan bahwa dirinya membeli dan menjadi tim pembebasan tanah ini pada tahun 2017, sehingga tidak ada namanya Oknum Pejabat Parungpanjang menjual.

“Saya akui membeli dan menjadi tim pembebasan lahan pada tahun 2017, bukan ada penjualan tanah dilakukan oleh oknum pejabat Parungpanjang dan kalau benar, saya akan mencari kebenaran atas nama pencemaran nama baik, bahkan Desa Kabasiran tidak akan berpihak kemana-mana,” katanya.

“Karena keduanya PT ini sama-sama kuat mempunyai sertifikat, cuman nanti pihak Pemerintah Daerah akan menyelesaikan semua hal ini, karena yang dipermasalahkan ini adalah masalah batas PT. PAS dan PT. Masa Kreasi (Batas Desa Kabasiran dengan Desa Parungpanjang),” tutur Jajang Atmaja.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk memyerahkan semua kepada Pemerintah Desa dan Daerah Kabupaten Bogor.

“Masyarakat saya imbau serahkan saja kepada Pemerintahan Desa dan Pemda karena benar atau salahnya nanti akan ketahuan semua karena kalau PT. PAS (Amara Village) salah pasti akan dihancurkan, begitupun sebaliknya,” imbau Jajang.

Di tempat yang sama turut hadir Camat Parungpanjang Icang Aliudin, yang menegaskan agenda ini untuk menentukan batas Desa Kabasiran dengan Desa Parungpanjang.

“Ini dalam rangka penentuan batas Desa Kabasiran dengan Parungpanjang, karena hal ini harus dibereskan, karena ada satu perumahan yang over dengan adanya fasos dan fasum di PT. Masa Kreasi dan mudah-mudahan dengan ditemukannya titik batas Desa Kabasiran Perumahan Amara Village ini beli tanah di mana, di Parungpanjang atau Kabasiran,” tegas Icang.

Sementara itu, Kasubid Pemanfataan dan Pengamanan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Eko Suharnanto mengatakan tidak ada penyerobotan tanah di yang diklaim oleh pihak perusahaan pengembang, akan tetapi dirinya hanya memastikan bahwa pengembang lama juga sanggup untuk memperpanjang HGB nya. 

“Dalam hal ini saya tegaskan tidak ada penyerobotan tanah karena saya tidak tahu karena masing-masing punya sertifikat kalau tadi saya sampaikan hak guna bangunanya sudah habis, saya tanya ke pengembang lama, sanggup tidak untuk memperpanjang HGB katanya sanggup, karena yang dapat prioritas adalah pengembang lama,” katanya.

“Karena nanti akan ketahuan pada saat BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah turun secara administrasi diteliti secara lapangan juga diteliti nanti kita lihat, dalam hal ini tidak ada yang nyerobot dalam hal ini saya tidak bisa bicarakan nyerobot karena saya juga pada akhirnya masih penelitian lapangan secara administrasi belum saya teliti,” katanya.

“Kalau menurut administrasi, HGB no 6 keluar tahun 1995 dan HGB yang baru itu keluar tahun 2021 kan saya belum tahu mana ini enclave atau nggak, karena secara kasat mata atau secara gambarkan enclave,” katanya.

“Nanti setelah ketahuan setelah ukur pengembalian batas jadi setelah itu akan ketahuan dan HGB no 6 akan dikembalikan batasnya dan no 7 dikembalikan batasnya dan yang baru juga dikembalikan kalau memang over disitu berapa meter yang overlap nanti akan ketahuan,” pungkasnya.

Reporter: HSMY

Editor: Red1

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: