Pengamat: “Indonesia Sudah Berubah Menjadi Ruling Oligarchy”

Seminar Nasional ’Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia’ yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institute di Restoran Pulau Dua, Jakarta (1/9/2022).

JAKARTA (KM) – Diskusi keterlibatan kaum oligarki kapital dalam kancah perpolitikan di Indonesia selama era reformasi ini telah “kebablasan”. Mereka adalah segelintir pengusaha kaya raya yang “mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung maupun di belakang layar.”

Demikian disampaikan Ketua Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) Dr Syahganda Nainggolan di sela Seminar Nasional “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institute di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis 1/9.

Mantan aktivis mahasiswa ITB era 80-an itu mengatakan mereka telah memecah belah persatuan. “Mereka juga menyebabkan perpecahan persatuan nasional. Untuk itu, ke depan, khususnya dalam konteks Pilpres 2024, kaum oligarki harus mawas diri,” katanya.

Hadir juga Prof. Dr. Hafidz Abbas, Dr. Hazairin Pohan, Sutoyo Abadi, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Gus Aam Wahab, dan sejumlah aktivis lainnya.

Syahganda dalam kesempatan tersebut, mengutip disertasi Professor Jeffrey Winters bahwa sekarang telah berubah jenis oligarki.

Advertisement

“Oligarki Indonesia telah berubah dari sultanic oligarchy yang dipimpin Suharto di era Orde Baru, menjadi ruling oligarchy” saat ini,” ungkapnya.

Sutoyo Abadi dari Ketua Kajian Merah Putih menjabarkan masuknya oligarki dari zaman Majapahit.  “Jadi oligarki memang sudah berurat. Berakar. Untuk melawannya, mesti ada kekuatan rakyat,” tegasnya.

Ketum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan bahwa produk nyata oligarki adalah adalah UU Omnibus law,  yang menyebabkan buruh dan pekerja makin menderita. “Dan kita bertekad akan lawan UU Omnibuslaw itu,” katanya.

Salah satu peserta yang juga aktivis pergerakan Andrianto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo lah yang “menciptakan oligarki paripurna” dengan mengajak kompetitornya Prabowo-Sandi masuk dalam kabinet.

“Inilah yang menyebabkan tidak terjadinya ‘check balance’ yang menghasilkan produk legislasi yang menguntungkan oligarki antara lain UU Minerba dan UU Omnibuslaw,” ujarnya. Diskusi dihadiri ratusan aktivis lintas organisasi.

Reporter: Mars

Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: