Buntut Dugaan Pungli PTSL, Warga Damping Gerudug Polda Banten Laporkan Oknum Sekdes

SERANG (KM) – Warga Desa Damping, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berbondong-bondong mendatangi Polda Banten untuk melaporkan oknum Sekertaris Desa Damping yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dan penggelapan sertifikat tanah milik warga pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Salah satu perwakilan dari 11 orang pelapor yaitu warga Kp. Pasir Euri Desa Damping berinisial RH mengatakan bahwa pihaknya melaporkan dugaan penggelapan dan pungli tersebut karena munculnya dugaan sertifikat tanahnya sudah dialihkan ke pihak ketiga.

Dalam pemberitaan sebelumnya, diketahui bahwa dari hasil penelusuran  kupasmerdeka.com bersama aktivis Komunikasi Persaudaraan Gabungan Antara Teman (KOPASGAT), ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum perangkat desa yang menjadikan program PTSL sebagai ajang bisnis mulai terkuak akibat ratusan warga Desa Damping yang belum juga menerima Sertifikat tanahnya dan disinyalir sudah berada ditangan pihak ketiga.

Ubay, Aktivis KOPASGAT mengungkapkan data dan fakta yang berhasil dihimpun pihaknya dari para warga penerima program PTSL serta adanya pengakuan dari salah satu Ketua RT yang mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Arsudin selaku Sekdes untuk memintai 1 (satu) sertifikat tanah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan kalau tidak ada uang, maka akan dibawa kembali sertifikatnya.

Advertisement

Ketua RT tersebut juga mengaku telah mengembalikan ke Arsudin selaku Sekdes sekitar 15 (lima belas) sertifikat tanah warga, karena yang atas nama tersebut tidak mempunyai uang untuk menebusnya.

Dari pengakuan warga lainnya yang bernama Aman, mengaku kalau sertifikat tanah warga Desa Damping sudah dijaminkan ke pihak ketiga dan beberapa diantaranya diketahui sudah ada di Notaris.

“Ada dugaan pungli dengan nilai beragam mulai Rp.250 ribu, Rp.350 ribu, Rp.500 ribu, Rp.600 ribu, Rp.650 ribu, Rp.800 ribu, Rp.1 juta, dengan nomil dari 11 pelapor tersebut,” kata Ubay kepada KM (10/1).

“Tentang syarat dan ketentuan PTSL yang dibagi dalam Zona Wilayah kebanyakan dimanfaatkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Reporter : Ade Irawan

Editor : Soedrajat

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: