Dampak Kasus Pencabulan Oleh Guru Ngaji, Ketum ASPPA Sebut Kota Depok Tidak Aman dan Ramah Untuk Anak, Minta Kementerian PPPA RI Tinjau Ulang Predikat KLA

JAKARTA (KM) – Terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru ngaji di Kota Depok terhadap anak-anak muridnya merupakan tindakan biadab dan tak bermoral. Hal tersebut dikatakan oleh Puji Purwati, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Srikandi Peduli Perempuan dan Anak kepada kupasmerdeka.com, Jumat 17 Desember 2021.

Puji Purwati mengaku geram saat mengetahui kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji terhadap santri-santrinya di wilayah Beji, Kota Depok, Jawa Barat di sepanjang medio Oktober sampai dengan Desember 2021.

“Mestinya sebagai guru ngaji, pelaku yang paham agama memberikan pelajaran tentang larangan perbuatan kejahatan serta mengajarkan kebaikan terhadap anak–anak muridnya, bukan justru malah mencabuli dengan ancaman atau bujukan, dan kami akan mengawal kasus ini sampai pelaku dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

“Kami memandang bahwa pencabulan terhadap anak sebagai kejahatan yang sangat besar atau ordinary crime dan sangat merugikan korban, kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat, dan memiliki resiko penderitaan secara psikis dalam jangka panjang terhadap anak-anak, rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa,” jelasnya.

“Mengingat semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku
mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya,” imbuhnya.

Sayangnya, ungkap Puji, hukum pidana di Indonesia yang telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dimuat dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak, secara formil hukum pidana di Indonesia hanya menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 tahun, dan Puji menilai hukuman tersebut masih terlalu ringan.

“Kami berkesimpulan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan lainnya, dan hukumannya terlalu ringan, maka wajar saja jika pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak semakin marak,” ungkapnya.

“Kami memohon kepada para pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan melakukan pengawasan yang lebih maksimal jika melihat sesuatu hal yang mencurigakan terhadap perilaku anak, dan kami sudah membuka Posko Pengaduan 24 jam baik di kantor Dewan Pimpinan Nasional ASPPA di Cibubur maupun di kantor – kantor cabang ASPPA di beberapa daerah di indonesia. Kami juga membuka layanan hotline centre dengan nomor WA 0877-7093-6115 untuk memberikan perlindungan maupun pendampingan terhadap anak korban pencabulan serta kekerasan seksual,” tambahnya.

Advertisement

Sebut Kota Depok Tidak Aman dan Ramah Untuk Anak

Selain itu, Ketua Umum ASPPA Puji Purwati juga menilai, saat ini Kota Depok, Jawa Barat sebagai Kota yang tidak ramah dan aman untuk anak-anak, penilaian tersebut efek dari meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ironisnya menurut Puji, kejadian ini terjadi di saat Pemerintah Kota Depok mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) empat kali berturut-turut dengan predikat Nindya, ia pun meminta kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengevaluasi penghargaan KLA yang sudah diterima Pemerintah Kota Depok secara berturut-turut sebanyak empat kali itu.

“Jumlah kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak pada periode 2021 cenderung meningkat, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus pencabulan terhadap dirinya karena alasan takut atau malu. Jadi sebenarnya cukup mengejutkan, kejahatan seksual itu termasuk tinggi di wilayah hukum Kota Depok, dan itu di dominasi kejahatan seksual, ada yang sifatnya orang-perorang dan ada yang bersama, dan ironisnya sejumlah kasus di antaranya dilakukan oleh orang terdekat atau yang dikenal,” bebernya.

“Depok ini termasuk kota yang tidak ramah dan aman untuk anak -anak karena banyak sekali kasus kejahatan seksual, baik itu di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah maupun satuan pendidikan,” katanya.

Puji menambahkan, pengelompokan kekerasan terhadap anak dan perempuan terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara.

“Ranah personal atau KDRT artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban, sementara untuk ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah tetangga, guru, teman kerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Terakhir, ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas termasuk ketika peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut,” pungkasnya.

Reporter : Sudrajat
Editor : HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: