Aktivis Tuding Ada Kolusi Dalam LPJ Renovasi Kantor Desa Gunung Picung
BOGOR (KM) – Mangkraknya renovasi gedung Kantor Desa Gunung Picung terus menuai kontroversi. Lagi-lagi muncul dugaan adanya kejanggalan dalam Laporan Pertanggung Jawaban Kantor Desa Gunung Picung. Hal tersebut disampaikan oleh aktivis Ali Taufan Vinaya (ATV) kepada KM pada Selasa 23/11.
ATV menegaskan kalau dirinya menemukan “banyak sekali kejanggalan” dalam LPJ tersebut, mulai dari judul yang seharusnya bukan pembangunan, tapi renovasi Kantor Desa.
“Karena memang fakta di lapangan, Kantor Desa tersebut bukan dibangun dari Nol, tapi di- Renovasi. Dalam pagu anggaran, tertera nilai Rp447.937.528, padahal nilai tersebut adalah anggaran yang diterima dari Bonus Produksi (BP) tahun 2020. Kan ada pemotongan pajak sebesar 11,5 persen, seharusnya pagu anggaran dalam proses renovasi Kantor Desa tidak sebesar itu,” jelasnya.
Selain Itu, ATV juga menyatakan menemukan laporan kejanggalan yang lainnya, yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 92/BAPB/TPK/XII/2020 adanya kelebihan nilai uang yang dibayarkan kepada Pihak Penyedia Barang dalam beberapa jtem, antara lain :
- Semen 344 Sak Di Kali Rp. Rp. 60.000 = 31.200.000,-
Seharusnya Rp. 20.640.000,- - Pasir Cor 65 M3 X Rp. 400.000 = Rp. 32.500.000,-
Seharusnya Rp. 26.000.000 - Batu Splite 40 M3 X Rp. 250.000 = 14.000.000,-
Seharusnya Rp. 10.000.000,-
Dari ketiga item tersebut, ada kerugian sebesar Rp21.060.000,-
“Adanya temuan tersebut sangat jelas, mulai dari BPD, DPMD dan Inspektorat tidak becus dalam melakukan pengawasan. Ini uang rakyat, dan desa itu bukan perusahaan,” tegasnya.
Ali juga meminta kepada Bupati Bogor untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan renovasi gedung Desa Gunung Picung tersebut.
“Rencananya dalam waktu dekat kita akan membuat laporan kepada pihak penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk mendalami masalah tersebut. Bahkan kita akan mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta,” pungkasnya.
Reporter : Heri
Editor : Sudrajat
Leave a comment