Proyek Turap di Perumahan PTI Tidak Sesuai Spesifikasi, Sertifikat Keahlian Konsultan Dipertanyakan

BEKASI (KM) – Konsultan pendamping (supervisi) pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, yang mengawasi proyek turap kali utama Perumahan Pondok Timur Indah (PTI) RW 16, 17, 18 Kelurahan Jati Mulya, Tambun Selatan, menyatakan sudah mendesak Kontraktor agar mengumpulkan sisa batu bekas bongkaran dan dikerjakan harus sesuai spek mengunakan batu baru.

Sebelumnya, dalam pantauan media, Perusahaan CV. Kevin Jaya Mandiri Kontraktor (KJMK) selaku pelaksana proyek, dengan nomor SPMK 602.1/179.17/TENDER SPP-PPK-PSDA/DSDABMBK/2021, diduga melakukan pemasangan batu bekas bongkaran di beberapa titik.

Konsultan supervisi, Aca, mengaku sudah memberi teguran dan menanyakan langsung kepada kepala tukang, bahkan dirinya mendesak juga agar segera mengumpulkan batu bekas bongkaran yang lama, dan dikerjakan sesuai spek semuanya menggunakan batu baru sesuai volume,” kata Aca saat dihubungi via telepon, Jumat 17/9.

Selain itu, Aca juga langsung mengkroscek pembesian yang menurut informasi, jarak cincin-cincin (sekang) yang tidak sesuai.

“Untuk jarak pembesian cincin (sekang) udah saya suruh perbaiki lagi. Yang tadinya 17 sampai 18 cm itu, dibuka lagi harus sesuai dengan spek 15 cm,” ucap Aca kepada KM melalui pesan singkat.

Ia pun meminta agar media mencatat bahwa dirinya (konsultan) sudah hadir dalam pengawasan perbaikan jarak pembesian cincin(sekang) yang sedang diperbaiki.

Namun, saat dimintai waktunya untuk bertemu di lokasi kegiatan, ia tidak menyanggupi untuk bertemu dan berdalih sudah bergeser mengecek pekerjaan yang lain.

Ironisnya, saat awak media melakukan pengecekan kembali ke lokasi kegiatan, apa yang disampaikan konsultan kepada awak media tentang perbaikan sekang dengan ukuran 15 cm, nyatanya masih saja ditemukan untuk jarak sekang tersebut 17 sampai 18 cm.

Menanggapi keadaan tersebut, pemerhati infrastruktur Kabupaten Bekasi, Saut MN Nainggolan merasa kesal dengan tingkah apa yang sudah disampaikan konsultan kepada media.

Menurut ia, pernyataan konsultan itu “seakan-akan menjadi pembodohan publik”. Menurutnya, kalau memang sudah ada peneguran seperti apa yang dikatakan konsultan kepada media, tidak mungkin jarak pembesian sekang masih ditemukan rata-rata 17 sampai 18 cm.

“Seharusnya, sebelum pembesian penahan pada turap tersebut terpasang, pihak konsultan mengecek terlebih dahulu perakitan pembesiannya, apakah sudah sesuai spek yang tercantum di RAB atau tidak,” jelas Saut kepada kupasmerdeka.com Sabtu 18/9.

Lanjut dia mengatakan, fungsi konsultan supervisi di lapangan, seharusnya lebih jeli dibandingkan media, karena mereka ditugaskan untuk mengawasi, bukan menunggu harus ada laporan baru bertindak. Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mengeluarkan anggaran untuk biaya pengawasan konsultan, supaya mereka bertugas dengan tegas, agar di setiap proyek yang dikerjakan kontraktor secara maksimal.

“Perlu dipahami, kalau konsultan selalu diam ketika kontraktor melakukan kecurangan, saya menduga ada permainan kongkalikong antara konsultan dan pemborong,” ketus Saut.

Ia juga mempertanyakan, apakah konsultan yang pengawasi kegiatan tersebut memiliki sertifikat keahlian SKA sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT). “Kalau dia memang miliki sertifikat keahlian, sudah pasti dia mengerti teknis,” pungkasnya.

Reporter: KM Bekasi
Editor: HJA