Anggaran Pembangunan Trotoar Puluhan Miliar Rupiah di Pemkab Bekasi, Aktivis: “Kegiatan Itu Tidak Tepat Guna”

BEKASI (KM) – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran APBD Rp26 miliar tahun 2021 untuk membangun trotoar di Jalan Inspeksi Kalimalang,  sedangkan pada tahun 2018 lalu, trotoar itu lebih sering digunakan para pedagang kaki lima (PKL) dan parkir kendaraan, dibandingkan para pejalan kaki.

Tahun 2021, Pemkab Bekasi menganggarkan kembali untuk pembangunan trotoar di beberapa titik lokasi, yang dikerjakan kontraktor melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi.

Penataan jalan kalimalang (Tegaldanas-Tegalgede) sebesar Rp15,8 miliar, pembangunan saluran dan trotoar batas kota-Cibitung sebesar Rp5 miliar, pembangunan lanjutan drainase dan trotoar ruas Tegalgede-Tegaldanas Rp3,9 miliar dan penataan Jalan Kalimalang Cibitung-Tegalgede sebesar Rp 2 miliar.

Menurut Ketua Komunitas Peduli Bekasi (KPB) Yanto Purnomo, pembangunan trotoar yang di anggarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak tepat guna dan tidak ada fungsinya.

“Coba saja perhatikan, tahun 2018 dengan anggaran Rp12,8 miliar belum genap satu satu tahun sudah banyak yang hancur karena sering digunakan untuk parkiran kendaraan besar dan pedagang kaki lima (PKL) sepanjang jalan Kalimalang,” jelasnya.

“Pembangunan trotoar yang di anggarkan puluhan miliar seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi harus berkaca dulu kepada Pemkot Bekasi. Mereka membangun sebuah kegiatan trotoar menjadi prioritas masyarakat, digunakan untuk para pejalan kaki itu benar,” kata Yanto kepada kupasmerdeka.com Rabu 29/9.

Yanto mengatakan bingung dengan pola pikir para pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bekasi. “Lokasi itu kan tidak ada pusat keramaian atau bahkan perbelanjaan, kalau dari hasil pemikiran saya, pembangunan trotoar sepertinya belum sepenuhnya dibutuhkan karena jarang orang berjalan kaki di jalur tersebut,”ucapnya.

“Anehnya lagi, yang seharusnya menjadi prioritas masyarakat, pembangunan rumah tidak layak huni milik warga, malah dibatalkan oleh Pemkab Bekasi, dengan rencana ada 2.500 rumah yang akan dibangun, namun anggaran itu di refocusing untuk penanganan covid-19, sedangkan untuk pembangunan trotoar menghabiskan anggaran Rp26 miliar yang saya anggap tidak tepat guna, justru tidak di refocusing,” terang Yanto.

Sementara, Kepada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi,  Iwan Ridwan yang dikonfirmasi terkait hal ini tidak merespon.

Reporter: Den
Editor: MSO