Usut Tunggakan Pajak BGC dan Tanah Braja Mustika, Pemkot Bogor Akan Gaet Kejagung

Kupasmerdeka.com Berita Bogor
Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta (dok. KM)

BOGOR (KM) – Menyikapi permasalahan aset negara dan tunggakan pajak pada objek milik negara di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta menyatakan akan berupaya bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Perihal tunggakan pajak yang hampir mencapai Rp10 miliar dan juga perihal aset di Kelurahan Menteng kami berupaya dengan langkah, kerjasamakan dengan Kejari Kota Bogor dan Kejaksaan Agung,” ungkap Alma Wiranta kepada kupasmerdeka.com, Senin 9/8.

Namun, ia mengakui bahwa pihaknya baru akan melangkah bulan depan.

“Sampai saat ini kami belum melangkah terkait hal itu, direncanakan minggu ketiga setelah HUT RI,” tegas Alma.

Sebelumnya juga Alma menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Tim Tracking (Pelacakan) Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Ya dari permasalahan aset tersebut, beberapa waktu lalu Pemkot Bogor telah menyusun Tim Tracking Aset Pemkot. Tim terdiri dari BKAD, Kejaksaan Negeri, BPN dan bagian hukum Kota Bogor, serta akan juga melibatkan Lurah dan Camat,” ungkap Alma kepada KM, beberapa waktu lalu.

Alma juga mengatakan, aset telah didata dalam Kartu Inventaris Barang Pemerintah. “Karena hal ini senada dengan evaluasi dan monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di wilayah Jawa Barat, dalam kunjungan ke Kota Bogor beberapa waktu lalu,” terang Alma.

“Jadi tertib administrasi tetap diupayakan melalui data yang ada, dan tugas ini akan diperkuat oleh Tim Tracking Aset (TTA) Pemerintah Kota Bogor,” pungkas Alma.

Perlu diketahui dugaan perampasan aset negara yang berlokasi di Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berupa tanah seluas 24 hektare, masih menggantung lantaran hingga kini belum jelas catatan dan status hukumnya seperti apa aset negara tersebut, yang tersurat menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 1990 milik Pemerintah Kotamadya Bogor.

Adapun menurut rekam kronologi yang diterima KM, pada Januari tahun 1992, ada SK Wali Kota nomor 593/SK.02-Um/1992 Jo. Berita Acara Serah Terima Tanggal 25 Mei 1993 Nomor 593.5/BA-03/Pemb. di mana secara sah Pemkot Bogor melepas tanah seluas 234.170 meter persegi kepada PT. Triyosa Mustika (Braja Mustika) kala itu.

Dalam permasalahan aset negara di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tersebut, pada tahun 2011, mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bogor yang juga Kepala Perluasan Lapangan Golf Bogor, Alfian Husein, melaporkan masalah aset tersebut kepada Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus, Jasman Panjaitan, di mana dari laporan tersebut pihak Kejaksaan membentuk tim.

Dari penyidikan tersebut, pada 21 September 2012 penyidik telah menemukan tindakan melawan hukum, yaitu membaliknamakan tanah negara seluas 24 hektare yang terletak di Tegal Sapi, Kelurahan Menteng, dengan penghapus Hak Penggunaan Lahan menjadi milik pribadi. Namun kasus ini ditutup karena dari hasil gelar perkara, diketahui kejadiannya sudah kadaluarsa sebab berlangsung pada tahun 1993 silam.

Sementara itu, sekelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) yang terus mengawal permasalahan tersebut, menyampaikan aspirasinya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

“Harapan kami melalui Kejari Kota Bogor permasalahan aset dan pajak ini harus terang benderang. Karena kami yakin aparat hukum dalam ini Kejari Kota Bogor dapat mengusut tuntas hingga publik tidak lagi bertanya-tanya,” ungkap Koordinator GEMPPAR Sihol usai menyerahkan data awal ke Kejari Kota Bogor, Kamis 5/8.

“Ya kami tidak banyak komentar, sesuai dengan komitmen pihak Kejari Kota Bogor, akan segera melakukan langkah- langkah yang sesuai dengan segala peraturanya terhadap permasalahan ini,” tegas Sihol singkat.

Di tempat yang sama Kepala Seksi Intelgen Kejari Kota Bogor Ario Wicaksono menyambut baik informasi dan data-data yang disampaikan GEMPPAR.

“Intinya kami tampung aspirasi dan data kawan-kawan ini. Akan dipelajari dan perkembangan akan terus kita komunikasikan,” ungkap Ario.

“Ya sambil kita menunggu karena akan ada pergantian Kepala Kejaksaan diminggu ini. Jadi mohon bersabar, kita akan terus berkomunikasi seperti apa nanti ke depan dengan dugaan permasalahan pajak dan aset ini,” tegas Ario singkat.



Reporter: ddy

Advertisement

Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: