Pengamat: “Jika Saja Pemkot Bogor Serius, Kasus Perampasan Lahan di Menteng tidak akan Berlarut-larut”

Ilustrasi mafia tanah
Ilustrasi mafia tanah

BOGOR (KM) – Dugaan perampasan terhadap aset negara yang berlokasi di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berupa tanah seluas 24 hektare mengingatkan kembali tentang peristiwa ‘Tegal Sapi Berdarah’, sebuah konflik perebutan lahan yang konon katanya memakan banyak korban jiwa. Kasus tersebut tak pernah terungkap hingga era modern tahun 2021 ini.

Menurut informasi dan data yang terhimpun, kemelut soal tanah negara itu berawal dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 655/MENKES/SK/XII/1990, Tentang Penghapusan Inventaris Tanah Departemen Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Bogor Propinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Dr. Adhyatma MPH pada 5 April tahun 1990.

Tidak jelas catatan dan inkrah hukumnya seperti apa, aset negara tersebut tersurat menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 1990 milik Pemerintah Kotamadya Bogor. Hingga pada Januari tahun 1992, ada SK Wali Kota nomor 593/SK.02-Um/1992 Jo. Berita Acara Serah Terima Tanggal 25 Mei 1993 Nomor 593.5/BA-03/Pemb. yang secara sah Pemkot Bogor melepas tanah seluas 234.170 meter persegi kepada PT. Triyosa Mustika kala itu.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Denny Mulyadi mengaku akan menelusuri catatan-catatan dalam aset pemerintahan Kota Bogor.

“Ya akan kami (BKAD) pelajari dulu, dan juga akan mencari segala catatan yang ada, terutama SK Wali Kota Bogor tahun 1990 itu dan juga penyerahan HPL ke pihak ketiga tersebut,” ungkap Denny kepada kupasmerdeka.com, beberapa waktu lalu.

“Karena catatan tersebut sudah melalui beberapa generasi kepemimpinan dan juga kefungsian Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor kala itu, tidak seperti sekarang yang berada di bawah naungan Kementerian langsung,” tambah Denny.

Namun bak asap, semua sekedar ucap dan kata-kata, yang hilang tanpa kejelasan dan tindakan nyata.

Menyikapi perihal kasus aset negara tersebut Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mengatakan bahwa persoalan pindah tangan tanah milik Pemkot Bogor ataupun tanah negara kepada perorangan maupun swasta menunjukkan tidak kredibelnya Wali Kota Bogor dan jajaran dalam mengurus aset negara.

“Ya jika saja Pemkot Bogor serius, kasus ini tidak akan berlarut-larut, bahkan sudah ada catatan hukumnya di tahun 2011 lalu, yang seharusnya dapat diambil alih kembali oleh negara, di mana pemangku kebijakan di wilayah dapat bertindak,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada KM, Rabu 7/7.

“Terkait aset, ada banyak contoh daerah yang berhasil merebut kembali asetnya. Misalnya Pemkot Surabaya di tahun 2020 berhasil merebut asetnya senilai Rp 10 triliun,” tambah Jajang.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan dan data pada tahun 2011, mantan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bogor yang juga Kepala Perluasan Lapangan Golf Bogor, Alfian Husein, melaporkan masalah aset tersebut kepada Direktur Penyidikan Jaksa Tindak Pidana Khusus, Jasman Panjaitan, di mana dari laporan tersebut membentuk tim.

Dari penyidikan tersebut, 21 September 2012 penyidik telah menemukan tindakan melawan hukum, yaitu membalik namakan tanah negara seluas 24 hektare yang terletak di Tegal Sapi, Kelurahan Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor, yaitu penghapus hak penggunaan lahan menjadi milik pribadi. Namun kasus ini ditutup karena dari hasil gelar perkara, diketahui kejadiannya sudah kadaluarsa sebab berlangsung tahun 1993 silam.


“Nah dari situlah seharusnya kasus aset ini dapat terang benderang. Hal ini terjadi bila mulai dari Kepala Daerah, dinas terkait serius, dan banyak melakukan upaya, contohnya kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan pihak aparatur hukum lainnya,” pungkas Jajang.


Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: