Dugaan Pengosongan Kuota PPDB di SMA Negeri Kota Bogor, ini Kata Kemendikbud RI

BOGOR (KM) – Permasalahan adanya dugaan kuota yang sengaja dikosongkan hingga permasalahan zonasi yang carut marut pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bogor menuai sorotan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Sebelumnya, dari penelusuran kupasmerdeka.com, dugaan kejanggalan dalam PPDB SMA Negeri di Kota Bogor bermunculan dengan banyaknya sisa kuota atau kursi untuk siswa/siswi dari berbagai jalur di SMA Negeri yang tidak terpenuhi, sementara banyak peserta didik yang sudah tidak diterima di SMA Negeri Kota Bogor.

Dari data dan informasi aduan masyarakat yang diterima kupasmerdeka.com, di SMA Negeri 1 Kota Bogor, kuota keseluruhan jalur PPDB berjumlah 323, sementara jumlah siswa terdaftar yang diterima sebanyak 302 siswa, sehingga masih tersisa 21 kursi untuk peserta didik yang kosong. Serupa di SMAN 3 Kota Bogor, kuota keseluruhan 312 siswa, sementara siswa yang diterima terdaftar 307 siswa, ada 5 kursi yang tersisa. Demikian juga dengan SMA Negeri lainnya di Kota Bogor masih menyisakan kuota kursi kosong rata-rata mencapai 8 sampai 10 kursi.

Menanggapi aduan tersebut Kabag HTK Sekertariat Direktorat Jenderal (Setditjend) Dikdasmen Kemendikbud RI Anton menyampaikan akan meneruskan ke Dinas terkait di wilayah.

“Terima kasih infonya. Kami teruskan ke teman-teman di Dinas” ungkap Anton kepada KM, Rabu 14/7.

“Akan kami komunikasikan dengan Dinas terkait ya. Terima kasih masukan dan informasinya,” tegasnya singkat.

Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya menemukan beberapa dugaan maladministrasi PPDB tingkat SMA/SMK di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Seperti dilansir infofaktual.net

Advertisement
pada 9 Juli 2021 lalu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Jakarta Raya, Rully Amirulloh di Jakarta menjelaskan adanya temuan itu (maladministrasi), yakni proses pengusulan kuota siswa, penilaian jalur prestasi dan kuota lebih siswa yang tidak lapor diri ke sekolah yang dituju.

Dia menambahkan, berdasarkan penelusuran tim pemeriksa, ditemukan ketidaksesuaian jumlah pengusulan rombongan belajar dengan yang dipublikasikan di laman PPDB Jawa Barat.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: