Menkominfo Resmikan 5G, Dorong Operator Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah untuk Percepatan Penerapan

SURAKARTA (KM) – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan pemerintah menetapkan pilihan teknologi netral 5G.

“Pemerintah telah menempatkan pilihan teknologi 5G adalah teknologi netral. Karenanya, sangat tergantung kepada pilihan operator seluler untuk memanfaatkan pilihan teknologinya,” ujar Menteri Johnny dalam Peresmian 5G di Surakarta, Kamis 3/6.

Menurut Menteri Johnny, pemerintah dan operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu.

“Untuk itu, tentu saya berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di generasi ke-5 telekomunikasi yang tepat agar efisien dari sisi infrastruktur maupun operasional,” jelasnya.

Teknologi 5G membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih besar, secara khusus microcale untuk Base Transceiver Station (BTS) dan transmitternya.

“Karenanya kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi penting, agar ada regulasi-regulasi yang memungkinkan deployment ICT infrastruktur mendukung 5G bisa dengan cepat dan mudah dilakukan,” tandasnya.

Regulasi digunakan agar pembangunan infrastruktur TIK tidak menjadi tumpang tindih sesuai rencana dan tata kota yang baik.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Johnny mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 lalu, bahwa  pembangunan infrastruktur teknologi 5G harus memperhatikan dampaknya.

“Harus kita perhatikan dampaknya dan kita mitigasi resikonya, agar deploy atau penerapan 5G di Indonesia bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat dan masyarakat kita.

Secara spesifik Presiden juga mengingatkan mengenai teknologi 5G yang kecepatannya mencapai 20 sampai 100 kali itu jangan sampai di hilirnya mengganggu.

“Kalau pemerintah membuat regulasi, mengambil bagian bersama-sama operator seluler membangun ICT infrastruktur di sisi hulu upstream, maka kita juga harus memastikan di sisi hilir, di downstream agar pemanfaatan teknologi baru ini berguna bagi kita. Jangan menjadi tempat berkembangnya radikalisme, jangan menjadi tempat berkembangnya transnational ideology yang menabrak ideologi bangsa kita,” tandasnya.

Menteri Johnny mengaskan bahwa teknologi 5G harus menjadi fondasi bangsa yang kuat untuk mengimplementasikan, menghadirkan dan membumikan ideologi Pancasila di dalam hati dan kehidupan keseharian masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dengan pemanfaatan teknologi digital digunakan mendukung ekonomi digital termasuk e-commerce.

“Jangan sampai  kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia,” ujarnya.

Menkominfo memastikan bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government, serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.

“Bahkan sampai kepada human to human, human to machine, dan machine to machine communcation harus kita gunakan untuk manfaat kita sebagai bangsa,” imbuhnya.

Reporter: Red