Lindungi Media Siber dari Kriminalisasi, SMSI Jalin Kerjasama Advokasi dengan AAI

BOGOR (KM) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bogor Raya menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kabupaten Bogor dalam bidang kerjasama bantuan hukum, di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, pada Jumat 30/4.

Dalam MoU tersebut, SMSI dengan AAI secara bersama-sama sepakat dan menyatakan bahwa SMSI selaku pihak pertama memberi tugas kepada pihak kedua yakni AAI untuk melaksanakan pekerjaan bantuan hukum bagi pengurus dan anggota SMSI Bogor Raya.

“Kami bersepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman tentang bantuan hukum bagi pengurus dan anggota SMSI Bogor Raya,” ungkap Ketua DPC AAI Kabupaten Bogor Sondang T. Tampubolon, yang didampingi Sekretaris DPC AAI Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, kepada media.

Kata Sondang, maksud dibuatnya nota kesepahaman ini adalah sebagai panduan bagi penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum yang pendanaannya pro bono atau bersumber dari kas SMSI serta untuk memberikan kepastian proses pelaksanaan perjanjian kerjasama bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.

“Maksud dan tujuan MoU ini di antaranya adalah pekerjaan yang dilaksanakan meliputi kegiatan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi,” katanya usai pelantikan Pengurus DPC AAI Kabupaten Bogor Periode 2021-2026.

Sementara itu, Ketua SMSI Bogor Raya Piyarso Hadi mengatakan, kesepakatan kerjasama dengan organisasi para advokat yang bernaung dalam wadah AAI ini merupakan amanah Rakerda SMSI Jawa Barat 2021 di Bekasi bulan Maret lalu atas usulan dan rekomendasi dari Sidang Komisi Organisasi, yakni perlunya advokasi bidang bantuan hukum SMSI di daerah.

“Mengingat perusahaan media pers sangat rentan dengan terjadinya sengketa pers akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawannya, maka kami perlu menyediakan bantuan advokasi atau perlindungan hukum kepada anggota kami ketika menghadapi masalah hukum, karena adanya gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang diterbitkan oleh media siber,” ujar Piyarso.

Menurut Piyarso yang juga anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, meskipun wartawan diatur oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta memiliki rambu-rambu bernama Kode Etik Jurnalistik, namun tidak menutup kemungkinan dalam pemberitaan akan terjadi sengketa pers yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan menempuh hak jawab oleh media dan pengaduan ke Dewan Pers.

Advertisement

“Pada kenyataannya, acapkali sengketa pers dibawa ke ranah hukum dengan menggunakan KUHP tanpa menggunakan UU Pers dengan melibatkan Dewan Pers sebagai saksi ahli. Padahal, UU Pers merupakan lex specialis dari KUHP. Artinya, mereka yang menjalankan tugas jurnalistik, tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP,” jelasnya.

Di tempat yang sama Sondang Tampubolon mengungkapkan bahwa AAI termasuk wadah organisasi advokat tertua, salah satu dari delapan organisasi yang mendirikan PERADI.

Menurutnya, ada keinginan kuat para advokat yang tergabung di AAI se-Kabupaten Bogor untuk mempersiapkan diri menuju Munas AAI di Bandung pada 25-27 Juni 2021 nanti. “Kita tahu AAI adalah organisasi advokat tertua, kini di bawah kepemimpinan Ketum Muhamad Ismak. Kita berharap pandemi berlalu, kami kembali ke rumah masing-masing dan kami akan membesarkan rumah kami (AAI),” ungkapnya.

Menurut Sondang, pihaknya akan berprogram, bermitra dengan lembaga lain baik non pemerintah maupun pemerintah yang diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor serta bidang pendidikan profesi advokat. Para advokat yang bernaung dalam wadah AAI cabang Kabupaten Bogor melakukan konsolidasi internal, membicarakan program kerja ke depan termasuk program “satu desa satu advokat”.

Sekretaris AAI Kabupaten Bogor Jajang Furqon mengatakan bahwa dari hasil rapat resmi dan konsolidasi internal pengurus organisasi beberapa waktu lalu, AAI Kabupaten Bogor memiliki agenda menjalin kerjasama dengan membuat MoU dengan instansi-instansi terkait.

“Hingga saat ini anggota AAI Kabupaten Bogor ada 70 advokat. Adapun mimpi besar kami adalah nanti satu desa ada satu advokat, sehingga kami bisa memberikan advokasi atau bisa melayani bantuan hukum bagi masyarakat, yang Insya Allah bisa dirasakan mereka yang ingin mencari keadilan,” pungkas Jajang.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*