Aktivis: “Kejari Kota Bogor Masih Punya Banyak PR”

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor (dok. KM)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Promosi jabatan di tubuh Korps Adhyaksa membawa angin segar bagi penegakan hukum, khususnya di wilayah Kota Bogor. Kepindahan Kasi Intelegen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor Cakra Yudha Hadi Wibowo menjadi Kasi Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi Dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar adalah bagian dari penyegaran dari lembaga tersebut.

Terlepas dari itu semua, masih ada persoalan-persoalan hukum yang harus diselesaikan di Kota Bogor. Ada beberapa catatan hukum yang sampai saat ini, masih menjadi perhatian publik. Hal tersebut disampaikan aktivis Ali Taufan Vinaya.

“Ya masih ada catatan-catatan yang menjadi pekerjaan kedepan untuk Kejari Kota Bogor, beberapa isu yang menjadi sorotan publik hingga saat ini belum terjawab,” ungkap ATV sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis 20/5.

“Seperti Dana Hibah Pariwisata tahun anggaran 2020 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pembangunan Rumah Sakit Lapangan (RSL) dalam penanganan covid-19, dimana adanya penunggakan pembayaran Alat Kesehatan (Alkes) sebesar Rp5,6 miliar. Hingga kasus penunggakan pajak yang di duga dilakukan oleh Direksi Rumah Sakit Jiwa Marzoeki Mahdi (RSJMM), terkait objek pajak Bogor Golf Club (BGC) milik Kementerian Kesehatan RI, yang nilainya hampir Rp10 miliar,” jelas ATV.

Advertisement

Lebih lanjut ATV mengatakan, ini persoalan hukum yang harus diselesaikan di wilayah Kota Bogor. “Belum lagi adanya dugaan pembayaran lebih dalam program Sekolah Ibu, dimana itu jelas bukan kesalahan administrasi, itu adalah persoalan hukum, mengembalikan kelebihan uang itu bukan berarti tindak pidananya selesai begitu saja,” tegas ATV.

Masih kata ATV, mengenai masalah kasus penunggakan pajak yang di duga dilakukan oleh Direksi RSJMM, atas objek BGC di wilayah Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, saya pikir kejaksaan sudah mengetahui itu, karena persoalan itu sudah terjadi dari tahun 2013 silam, dan sampai sekarang tidak ada kejelasan.

“Ya ke depannya Kejaksaan Negeri Kota Bogor harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum, jangan jadi macan ompong yang tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkas ATV.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: