Empat Raperda Kota Depok Disetujui Dalam Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang Pertama Tahun 2021

DEPOK (KM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali menyelenggarakan rapat paripurna secara virtual dan tatap muka yang diadakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Selasa 16/2/21 lalu. Rapat yang dihadiri tujuh fraksi DPRD Depok menyampaikan laporan hasil reses masa sidang pertama Tahun 2021.

Ketujuh fraksi tersebut adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI. Masing-masing fraksi menyampaikan hasil reses secara bergantian.

Dalam paripurna tersebut, ada 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disetujui, yaitu Raperda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, Raperda ketahanan pangan, Raperda Kerjasama Daerah dan Raperda pencabutan Perda No.10 tahun 2002 tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kerjasama Daerah.

Anggota tim Pansus 6, Imam Musanto menyampaikan hasil dari pembahasan Pansus 6 yang membahas dua Raperda, di antaranya Raperda tentang pencabutan Perda Kota Depok No.10 tahun 2002 dan Raperda tentang kerjasama Daerah.

“Kemudian setelah kami membahas semua saran dan masukan dari berbagai pihak, kami pimpinan dan anggota pansus 6 memutuskan, menerima dan menyetujui 2 Raperda tersebut untuk di Paripurnakan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Depok,” lanjut Imam.

Selain itu, tim pansus 3 yang diketuai Lahmudin Abdullah juga menyampaikan hasil laporannya terkait hasil pembahasan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam laporannya, Pansus 3 juga merekomendasikan Raperda yang dibahas untuk dapat disetujui dan menjadi Perda.

Advertisement

Demikian halnya dengan Pansus 5 (lima) yang diketuai Rudy Kurniawan juga telah membahas dan sepakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah.

Adapun di dalam pembahasan akhir, Panitia Khusus 5 telah
membahas seluruh isi dari Rancangan Peraturan Daerah yaitu Ketentuan
Menimbang, Mengingat dan Pengaturan 19 Pasal. Bahwa dari seluruh isi
Rancangan Peraturan Daerah tersebut terdapat Hal – hal yang dipertajam
dan disepakati yaitu : 1. Menambahkan angka baru di dalam Pasal 1 terkait dengan Pengertian Pemerintah Pusat, 2. Menambahkan 2 huruf baru di dalam Pasal 2 terkait dengan Tujuan Peraturan Daerah, 3. Menambahkan 1 huruf baru di dalam Pasal 3 terkait dengan Ruang
Lingkup, 4. Menambahkan 1 ayat baru di dalam Pasal 4 terkait dengan hal umum dari Cadangan Pangan Pemerintah Kota, 5. Merubah narasi di dalam Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 11 ayat 3,
Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 3, 6. Menambahkan narasi di dalam Pasal 14 huruf b, 7. Merubah nama BAB IV menjadi sistem informasi penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dengan membentuk 2 bagian baru yaitu mengenai sistem informasi dan pelaporan. Pada
bagian sistem informasi dibentuk 2 pasal baru sedangkan untuk
bagian pelaporan menggunakan pasal yang telah ada sebelumnya didalam Rancangan Peraturan Daerah, dan 8. Merubah Isi Pasal 17 ayat 2.

Sudrajat
[01/03, 01:58] Hero Akbar: Foto: Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra (kiri) menyerahkan berkas persetuan empat raperda kepada Plt. Sekda Sri Utomo (kanan) / Foto: Sekretariat DPRD Depok

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*