Tuding Pemborosan, Aktivis Desak Pemko Tanjungbalai Hentikan Penambahan Tenaga Kerja Sukarela

TANJUNGBALAI, SUMUT (KM) – Di tahun anggaran 2021, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tanjungbalai kembali memasukkan penambahan Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Sayangnya, penambahan TKS tersebut dilakukan secara tertutup dan tanpa kejelasan terkait urgensinya.

Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2013 yang dipertegas dengan Surat Edaran Walikota Tanjungbalai Nomor: 800/5522/BKD/2016, tentang larangan pengangkatan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Hal itu disampaikan oleh aktivis Fitra Panjaitan didampingi dua rekannya Ramadhan Batubara dan Mahmudin dari “Solidaritas Masyarakat Indonesia” (SOMASI) kepada wartawan di Tanjungbalai, Senin 15/2.

“Patut kami duga keras ada praktik kepentingan hingga indikasi gratifikasi dalam praktek penambahan TKS di beberapa OPD Pemkot Tanjungbalai tahun anggaran 2021 ini, dalam kondisi pengurangan Anggaran Daerah 25% kemudian 4%, dan akan dikurangi lagi 8% malah menambah TKS baru dengan keberadaan tenaga honorer per 2020 saja sudah hampir 2 ribu orang,” ungkap Fitra.

Advertisement

“Kami sudah pernah menyampaikan kepada DPRD Tanjungbalai, tapi semua tanggapan hanya narasi-narasi ambigu tapi tidak ada tindakan, apalagi ternyata di Sekretariat Dewan juga terjadi penambahan Tenaga Kontrak Pengamanan Dalam sebanyak 35 orang yang juga sudah disahkan dalam Anggaran 2021 sebanyak 800jt,” lanjutnya.

“Semua ini sangat janggal dan dinilai bertentangan dengan keinginan Walikota Tanjungbalai, HM Syahrial ketika membentuk Satgas PAD yang diharapkan dapat menggenjot dan mendongkrak keuangan Daerah yang kindisinya sedang minim,” pungkas Fitra.

Di akhir perbincangan, SOMASI sepakat akan terus melakukan aksi sampai nantinya semua TKS yang masuk di tahun 2021 ditiadakan, “demi pemaksimalan penggunaan keuangan daerah yang sudah sangat minim ini hanya untuk kepentingan kemaslahatan umat yang betul-betul urgent.”

Reporter: RBB
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: