Laporan Banggar DPRD Kota Depok Tentang Hasil Pembahasan Raperda APBD TA 2021

Peresmian Gedung Baru Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bogor (dok. KM)
Peresmian Gedung Baru Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bogor (dok. KM)

DEPOK (KM) – Pimpinan dan para anggota DPRD Kota Depok beserta PJS Walikota, Sekretaris Daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok menghadiri sidang paripurna DPRD Kota Depok terkait laporan Badan Anggaran atas pembahasan Rancangan APBD tahun anggaran 2021, Senin 23 November 2020 mulai pukul 14.00 WIB s.d selesai melalui tatap muka dan virtual.

Sidang ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rilis yang diterima KM, Ketua DPRD Kota Depok menyampaikan bahwa rapat paripurna ini bertujuan melaporkan hasil pembahasan Rancangan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021 yang sudah disepakati antara PJS. Wali Kota Depok dan DPRD Kota Depok tertanggal 12 Oktober 2020 serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang dan berbagai arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun anggaran 2021 tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan tema pembangunan Jawa Barat tahun 2021 yaitu “peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan daerah.”

“Maka arah kebijakan pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021 adalah peningkatan daya saing daerah yang selanjutnya menjadi tema pembangunan dan tertuang dalam RKPD Kota Depok tahun 2021. Tema pembangunan 2021 berupaya untuk peningkatan daya saing daerah di berbagai sektor. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dengan tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat,” jelas Ketua DPRD Kota Depok, T. M. Yusufsyah Putra.

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2021, kebijakan umum pendapatan daerah adalah mengoptimalkan pencapaian pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah, serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendanai belanja operasi termasuk di dalamnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dan mengalokasikan belanja modal serta belanja tidak terduga.

Advertisement

Adapun prioritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2021 sebagai berikut:

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi; Pemenuhan sanitasi dasar; Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah; Impelementasi dan pengendalian tata ruang; Daya saing dan ketahanan ekonomi; Penurunan angka pengangguran;
Percepatan penurunan stunting;
Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa;
Penanganan lansia, anak terlantar dan disabilitas; Kualitas sumber daya manusia; Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan (smart government).

Selanjutnya, kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2021 diarahkan terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah. Penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang angkanya masih bersifat prediksi sementara.

Dalam pembahasan Raperda APBD TA 2021, salah satu yang utama memastikan terpenuhinya anggaran belanja daerah yang bersifat mandatory spending untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dana kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Depok memaparkan, setelah melakukan serangkaian pembahasan dan pendalaman atas materi Raperda tentang APBD 2021 yang melibatkan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Depok, Badan Anggaran DPRD Kota Depok menyampaikan hasil pembahasan struktur APBD TA 2021 sebagai berikut:

A. Pos pendapatan sebesar 2 triliun 962 miliar 256 juta 637 ribu 524 rupiah dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 triliun 337 miliar 232 juta 519 ribu 157 rupiah.
2. Pendapatan transfer sebesar 1 triliun 493 milyar 910 juta 418 ribu 367 rupiah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 131 miliar 113 juta 700 ribu rupiah.

B. Pos belanja daerah sebesar 3 triliun 549 miliar 420 juta 315 ribu 300 rupiah dengan rincian belanja sebagai berikut:
1. Belanja operasi sebesar 2 triliun 636 miliar 161 juta 60 ribu 780 rupiah.
Belanja modal sebesar 814 miliar 259 juta 254 ribu 520 rupiah.
2. Belanja tidak terduga sebesar 99 miliar rupiah.

C. Pos pembiayaan sebesar 587 miliar 163 juta 677 ribu 776 rupiah dengan rincian sebagai berikut :
1. Penerimaan pembiayaan sebesar 587 miliar 163 juta 677 ribu 766 rupiah.

Di akhir sidang, pimpinan DPRD mengingatkan kepada pemerintah daerah Kota Depok agar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 harus mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2021 yang sudah ditetapkan, dan dilaksanakan “secara efektif, efisien dan berdasarkan skala prioritas serta berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: