Belum Kapok! SDN Semplak 2 Kota Bogor Ditengarai Lakukan Pungli Lagi kepada Ratusan Wali Murid

pungli sekolah
Ilustrasi Pungli di sekolah

BOGOR (KM) – Tidak jera dengan adanya kasus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN se Kota Bogor yang kini bergulir ke ranah persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung hingga menetapkan 7 tersangka, 6 di antaranya dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), kini muncul dugaan pungutan liar (pungli) kepada siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 SDN Semplak 2 Kota Bogor dengan meminta uang yang disampaikan terbuka kepada wali murid dengan menentukan sebesar Rp200 ribu per siswa.

Wali Murid yang enggan menyebutkan identitasnya menyampaikan, pungutan itu dipatok minimal Rp200 ribu, yang diminta saat pembagian rapor siswa, yang menurutnya “sangat memberatkan.”

“Tidak semua orang tua sanggup jika namanya sumbangan harus ditentukan seperti itu. Ya jika sumbangan harusnya dengan nilai sukarela, bukan dengan nilai rupiah yang sudah ditetapkan,” ungkapnya kepada KM, Rabu 23/12.

“Apalagi dalam masa pandemi saat ini, tidak semua orang tua murid akan sanggup,” tambahnya.

Dirinya juga menyampaikan, banyak bentuk pungutan di SDN Semplak 2, bahkan pungutan dalam setiap pembagian rapor ini tiap tahunnya “selalu ada.”

“Ya pungutan yang diminta ini, selalu ada tiap tahunnya, banyak orang tua yang merasa keberatan, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi sekarang ini di masa pandemi covid-19 nilai sebesar Rp200 ribu sangat menjadi beban,” terangnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah. Penggalangan dana tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan asas gotong royong. Dalam Permendikbud tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan pendidikan, bantuan pendidikan, dan bukan pungutan.

Di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Yang dimaksud dengan “bantuan pendidikan” adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Sementara itu, “sumbangan pendidikan” adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Di sisi lain, “pungutan pendidikan” adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: