Pengacara: “Ada Misteri di Balik OTT Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor”

Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor Iryanto dibebaskan dari tahanan (dok. publikbicara)
Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor Iryanto dibebaskan dari tahanan (dok. publikbicara)

BOGOR (KM) – Fakta-fakta mulai mencuat pasca bebasnya Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Iryanto, yang sudah menjadi terdakwa setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Bogor pada tanggal 3 Maret 2020 lalu.

Setelah mendekam sekitar 8 bulan di sel tahanan, Iryanto kini sudah bebas dengan keputusan Hakim PN Tipikor Bandung yang mengabulkan penangguhan penahanan sejak 23 November 2020 kemarin.

Menurut kuasa hukum Iryanto, putusan tersebut mengindikasikan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini, atau “misteri” dalam OTT terhadap Sekdis DPKPP itu.

“Dalam dua kali pemeriksaannya, saksi berinisal SP menjelaskan proses perizinan yang dia urus dan sesuai pengakuannya di dalam BAP, maupun di dalam pengakuannya di persidangan yang berbeda, disebutkan tidak ada permintaan dan tidak pernah ada kesepakatan nominal uang dengan terdakwa Iryanto,” ungkap Ketua Tim Kuasa Hukum dari LBH BARA JP, Dinalara Darmawati Butarbutar, kepada KM kemarin 24/11.

“Klien kami, Iryanto yang diduga menerima suap penyelesaian rekomendasi izin RKB dan PDRT bangunan Hotel Cisarua dan RS Cibungbulang sejumlah Rp50juta, memasuki babak baru yang cukup krusial, yaitu pemeriksaan saksi pemberi suap berinisial SP, yang merupakan seorang tahanan sejak 21 Februari 2020 sebelum klien kami di OTT,” tambah Dina.

Dina juga mengatakan, SP ditahan karena kasus pidana umum yang menjeratnya yaitu pemalsuan tanda tangan pada sejumlah dokumen penting milik perusahaan saat dirinya bekerja sebagai karyawan yang mengurusi setiap izin yang akan diajukan oleh perusahaannya, yang saat itu dikoordinir oleh rekannya yang juga sekarang mendekam di kasus serupa, berinisal FS.

Sementara, lanjut Dina, pemeriksaan SP dalam kasus OTT Sekdis DPKPP sudah dilakukan dua minggu belakangan ini setiap hari Jumat di PN Tipikor Bandung. “Karena banyak informasi yang harus digali darinya, maka persidangan selanjutnya masih beragendakan pemeriksaan dirinya untuk kali ketiga, yang sesuai jadwal pengadilan akan dilaksanakan pada Jumat, 27 November 2020 mendatang,” ujar Dina.

“Keterangan SP ini selalu saja berbeda-beda dan berubah-ubah, di BAP nya dia mengatakan bahwa nominal yang Rp50 juta ditentukan atas inisiatifnya sendiri, sedangkan di persidangan dia katakan nominal uang Rp50 juta itu ditentukan atas hasil kesepakatannya dengan FS, tetapi di BAP dan pengakuan FS di persidangan bahwa nominal uang Rp50 juta itu disebut oleh SP kepadanya untuk menyelesaikan izin yang belum selesai,” jelas Dina.

Terungkap juga di dalam persidangan bahwa FS dan SP di bon khusus tanggal 2 Maret 2020, ke ruangan Kasatreskrim Polres Bogor untuk diminta bekerja sama untuk membongkar kasus perizinan dengan iming-iming kasus mereka yang lain yang sedang ditangani akan ditutup, dan saat mereka dipanggil tanggal 2 Maret tersebut itupun tidak menyebut nama Iryanto di sana dan tidak tahu akan ada OTT keesokan harinya.

“Saya di bon tanggal 2 Maret 2020 ke ruangan Kasatreskrim dan ditanya-tanya terkait kasus perizinan yang saya urus, jika saya bantu maka kasus saya yang lain yang sedang berproses di Polres Bogor akan dibantu ditutup, ya saya ceritakan semuanya tapi saat itu tidak menyebut bahwa akan ada OTT besoknya dan targetnya Iryanto,” ungkap FS dalam persidangan.

Advertisement

Senada dengan FS, saksi SP pun merasakan pengalaman yang sama karena ketika dirinya dipanggil ke ruangan Kasatreskrim sudah ada FS disana, hanya saja SP mendapat pengalaman yang berbeda karena dirinya sempat bertemu seseorang yang dia “lupa-lupa ingat” namanya, memintanya selesaikan izin itu dan orang itu juga yang akan menyiapkan uang Rp50 juta itu dan akan membebaskannya dari tahanan.

“Setelah selesai dari ruangan Kasat, saya bertemu seseorang yang namanya saya lupa-lupa ingat, Rudi Mor atau siapa gitu, yang mengaku bahwa dia yang meneruskan kerjaan ini, kalau saya bisa bantu urus izin ini, maka saya akan dibebaskan dari hukuman, ketika dia nanya kurangnya berapa? Saya bilang Rp50 juta, lalu dia siap nyediain uangnya asal saya urus selesaikan izin itu,” kata SP dalam kesaksiannya di persidangan.

Malam itu juga (2 Maret 2020), SP mengaku langsung menelepon salah satu staf DPKPP berinisial FA untuk memberitahukan bahwa uang sisa pengurusan izin Rp50 juta sudah siap dan besok dirinya akan ke DPKPP.

“Saya telepon FA untuk bilang bahwa uang Rp50 juta udah ada, FA malah jawab minta ketemuan malam itu juga di salah satu rumah makan di kawasan stadion Pakansari Cibinong, akan tetapi saya tolak karena kan saya sekarang udah ditahan tapi FA tidak tahu saya telepon itu dari tahanan. Saya juga gak mau ngasih tau juga saya udah ditahan di Polres, saya bilang saya gak bisa terus rencana besok aja tanggal 3 Maret 2020 ke DPKPP dan ketemu di sana aja,” ujar SP yang sekarang ditahan di LP Pondok Rajeg.

Di hari OTT, tanggal 3 Maret 2020, SP mengaku di bon untuk bertemu seseorang yang mengaku bernama Rudi Mot, dan menandatangani beberapa berkas yang menurutnya salah satunya adalah surat penangguhan penahanan, setelah itu dia berangkat ke DPKPP bersama orang tersebut dengan menelepon FA terlebih dahulu.

“Saya di bon tanggal 3 Maret dan dipertemukan dengan Rudi Mot itu, lalu dia nyuruh saya tandatangan beberapa berkas yang seingat saya salah satunya adalah surat penangguhan penahanan saya, lalu bersama nya saya berangkat ke DPKPP, di jalan saya telepon FA di dalam mobil bahwa saya mau ke DPKPP bawa uang, akan tetapi FA tidak ada di kantor dan nyuruh saya langsung temuin Iryanto,” jelas SP di persidangan yang dipimpin Hakim Ketua PN Tipikor Bandung, Rifandaru.

Diketahui hingga pemeriksaan dan persidangan PN Tipikor Bandung, status SP masih saksi dan belum menjadi tersangka dalam kasus tersebut, kendati dirinyalah yang memberikan uang suap.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*