Oknum Syahbandar Diduga Kuat Bekingi Pemotongan Kapal di Lahan Ilegal Pelabuhan Tikus Sagulung

BATAM (KM) – Masyarakat yang berada di sekitar area Sungai Lekop Sagulung, Kota Batam, mengeluhkan aktivitas pemotongan kapal yang diduga tidak berizin. Pasalnya, pemotongan kapal tersebut dilakukan di wilayah pelabuhan rakyat yang peruntukannya bukan untuk tempat pemotongan kapal.

Dari penelusuran tim investigasi KM pada Rabu 21/11, ditemukan adanya aktivitas pemotongan terhadap kapal berlabel “TB. Naomi” dan “TK. Benyamin II” di Pelabuhan Rakyat Sungai Lekop Sagulung, Kota Batam, yang status legalitas pelabuhan nya juga belum jelas.

Dari informasi yang dihimpun, diketahui bahwa lokasi tersebut adalah sebuah “pelabuhan tikus” yang berada di Sungai Lekop Sagulung Kota Batam yang di dalamnya terdapat sebuah perusahaan bernama “PT. Remajuna Karya Bersama.”

Saat dimintai keterangan, seorang pekerja berinisial S yang sering disapa dengan panggilan “Pakde” yang juga pengusaha jual beli scrap di seputar Tanjung Uncang Kota Batam, menyatakan dengan lantang kepada awak media bahwa semua pekerjaan sudah dipercayakan kepada syahbandar berinisial HE.

Sementara itu, saat dimintai keterangan melalui telepon, HE dengan nada tinggi menyatakan bahwa dirinya hanya turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan, dan terkait dokumen , ia mengklaim sudah lengkap dan ada di tangan Kabid KSOP kelas I Batam.

Advertisement

Menurut pengakuan “Pakde”, ia adalah pembeli kapal TB. Naomi dan TK. Benyamin II, dengan harga Rp320 juta. Ia juga mengaku bahwa perizinan dipercayakan kepada seorang bernama Christoper dengan membayar administrasi Rp14 juta.

“Malah tidak urus izin tersebut dengan alasan lahan tempat pemotongan kapal sekarang ini adalah lahan milik PT. Remajuna Karya Bersama,” ujar Pakde.

Dari pantauan di lapangan, pihak pembeli tetap ngotot melakukan kegiatan pemotongan kapal di wilayah tak berizin tersebut karena merasa sudah dibekingi oleh oknum syahbandar yang berinisial HE.

Pemotongan kapal tersebut pun sudah diketahui oleh oknum syahbandar itu, tanpa adanya perizinan dari Dinas HUBLA dan dari Dinas Lingkungan hidup (DLH).

Selanjutnya tim awak media akan mengkonfirmasikan temuan tersebut ke BP Batam terkait legalitas pelabuhan yang diduga menyalahi aturan tersebut.

“Lahan tersebut peruntukannya bukan untuk lokasi pemotongan kapal, akan tetapi memiliki izin, tapi lahan yang digunakan untuk tempat pemotongan kapal bukan peruntukannya,” ungkap warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.

Penulis: Simon Tobing/RS
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*