Oknum ASN dan Perangkat Desa Dilaporkan ke Bawaslu, Gusnan Terancam Batal Ikut Pilkada Bengkulu Selatan

Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

BENGKULU SELATAN (KM) — Calon Bupati petahana Kabupaten Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, terancam sanksi diskualifikasi hingga kemungkinan harus turun dari pentas Pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang.

Pasalnya, beberapa oknum pejabat ASN di Kabupaten Bengkulu Selatan resmi dilaporkan masyarakat ke Bawaslu setempat terkait dugaan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon (Paslon) petahana Gusnan Mulyadi-Rifa’i Tajudin.

Menurut pelapor, Gusnan Mulyadi juga menjadi terlapor dalam kasus pelanggaran netralitas ASN ini, menyusul Kabag Umum Puskesmas Talang Randai, Camat Pino, dan sejumlah oknum perangkat desa di Kecamatan Seginim.

Mereka diduga telah menggunakan jabatannya untuk mengarahkan dukungan kepada petahana, bahkan diduga juga atas perintah dan/atau persetujuan petahana Gusnan Mulyadi.

“Hari ini kami laporkan kepada Bawaslu Bengkulu Selatan beserta sejumlah bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran netralitas oknum ASN dan perangkat desa. Agar bisa menjadi pelajaran bagi perangkat desa dan ASN lainnya bahwa mereka harus netral, tidak boleh berpolitik praktis, apalagi sampai mengajak masyarakat mendukung salah satu paslon. Ini sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku,” ujarnya, Senin 2/11 siang.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Bengkulu Selatan Noor Muhammad Tomi saat dikonfirmasi membenarkan ihwal laporan tersebut.

Dia menyatakan, pelapor masih diberi waktu tiga hari untuk melengkapi berkas laporannya, agar kemudian bisa diregistrasi.

Setelah registrasi, papar Tomi, Bawaslu akan mengkaji laporan tersebut, kemudian memanggil semua terlapor untuk dimintai klarifikasi dan keterangan.

Advertisement

“Laporan ini kita terima, tiga hari kita minta pelapor melengkapi berkas laporannya. Kami akan mengkaji laporannya dan memanggil terlapor. Kalau ada unsur laporan yang terbukti, maka akan diberikan sanksi sebagaimana praturan dalam perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa/perangkat desa harus memilki peran sebagai pihak yang netral. Kepala desa/perangkat desa dilarang ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490 berbunyi, setiap kepala desa atau sebutan lain yang sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Pada Pasal 71 ayat (5), dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Reporter: KM Bengkulu
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*