KUPAS KOLOM: Bau Busuk (Pengadaan) Kambing, Kejagung Agar Segera Panggil Bupati Purbalingga

Oleh Wahyudin Jali, Koordinator Kaki Publik

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga pada tahun 2020 melakukan belanja pengadaan hewan ternak kambing. Diketahui anggaran untuk belanja pengadaan paket hewan ternak itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, diketahui tanggung jawab pengadaan tersebut berada di bawah naungan satuan kerja (satker) Dinas Pertanian.

Untuk proyek pengadaan kambing, Pemkab Purbalingga menyiapkan anggaran sebesar Rp 218.000.000. Proyek ini dilaksanakan melalui mekanisme tender sistem gugur dengan mencari harga terendah, dan proses lelang diikuti 17 perusahaan.

Dalam proyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga, Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) menemukan beberapa kejanggalan, berikut penjelasannya:

Pertama, dalam proses lelang tersebut ditemukan keanehan, di mana dari 17 perusahaan yang mengikuti lelang, Pemkab Purbalingga memenangkan CV. Kharisma dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp206.969.004. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tawaran CV. Putra Jabal Rahman dengan nilai Rp190.400.000.

Proses tender proyek kambing Pemkab Purbalingga tidak sesuai dengan mekanisme yang mereka tetapkan sejak awal, yaitu sistem gugur untuk mencari harga terendah. Kaki Publik meragukan proses lelang proyek kambing Pemkab Purbalingga dijalankan sesuai dengan aturan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Berdasarkan temuan di atas Kaki Publik meminta kepada penegak hukum seperti Kejagung (Kejaksaan Agung) untuk melakukan penyidikan terhadap proyek pengadaan kambing Pemkab Purbalingga. Panggil dan periksa Pokja ULP serta PPK untuk dimintai keterangan, serta tidak ada salahnya Kejagung juga memanggil Bupati Dyah Hayuning Pratiwi untuk dimintai keterangan sebagai kuasa pengguna anggaran Pemkab Purbalingga.