DPRD Tanjungbalai Cecar RSUD Tengku Mansyur Terkait Perlakuan Terhadap Pasien BPJS

TANJUNGBALAI (KM) – Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai menyahuti permintaan koalisi BKPRMI DPD Kota Tanjungbalai dan Kupas Merdeka Biro Tanjungbalai untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di aula Kantor DPRD Kota Tanjungbalai dengan mengundang BPJS cabang Tanjungbalai, Dinas Sosial, Dirut RSUD Tengku Mansyur Tanjungbalai serta Kimia Farma atas dugaan perbuatan sewenang-wenang yang dialami oleh pasien BPJS, yang santer diberitakan oleh KM sebulan belakangan ini.

Di depan Komisi C, Ketua BKPRMI Tanjungbalai Hafidz Eki Prayoga menyampaikan, setelah sepekan membuka posko aduan, pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat atas tindakan oknum oknum rumah sakit yang “menzalimi” pasien BPJS.

“Anggota dewan yang kami hormati, sepekan kami membuka posko aduan, kami dapat simpulkan, kejahatan oknum-oknum medis di rumah sakit sudah terorganisir dan sudah berlangsung lama. Kepada salah satu keluarga pasien, oknum rumah sakit mengatakan darah tidak ditanggung oleh pihak BPJS, dan kepada pasien lain mereka mengatakan darah bisa dibayar bisa tidak. Peraturan BPJS berubah di tangan oknum nakal di rumah sakit, dan setelah RDP ini kami akan melaporkan masalah ini ke pihak berwajib agar menyelidiki dan menindak tegas oknum-oknum nakal di rumah sakit,” tegasnya.

Senada juga dikatakan oleh Hanif, kabiro Kupas Merdeka Tanjungbalai, yang mengatakan bahwa pihak rumah sakit Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai harus mengembalikan seluruh dana masyarakat pasien BPJS yang membeli sendiri persediaan darah dan obat-obatan sewaktu berobat di RSUD Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang.

“Kami peserta BPJS saat jadi pasien, tolong hargai kami, kami membayar dulu baru berobat, kami bersumbangsi dulu kenegara ini baru berobat. Tolong jadikan manusia itu manusia, jangan dizalimi. Persediaan obat, darah, bius bukan tanggung jawab kami, itu tanggung jawab rumah sakit, pihak rumah sakit harus mengembalikan uang masyarakat lima tahun belakangan ini yang belum sempat dikembalikan,” tegasnya.

Advertisement

Mendengar hal ini sekretaris Komisi C Teddy Erwin mengatakan bahwa anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020 berkisar 22 miliar rupiah akan dipertanyakan dalam sidang pertanggungjawaban nanti. Ia juga menyayangkan ketidakhadiran kepala Dinas Kesehatan, padahal pihaknya telah menyurati Dinas Kesehatan lima hari sebelum RDP dilaksanakan.

“Layanan rumah sakit ini memang sangat bobrok, anggaran sebesar 22 miliar oleh Dinas Kesehatan untuk rumah sakit seharusnya mampu mengcover seluruh masyarakat paserta BPJS gratis. Dan anggaran 22 miliar, tidak ada alasan pihak rumah sakit mengatakan ketidakadaan obat-obatan, darah dan lainnya di rumah sakit, uangnya dibuat kemana? Kami akan membantu koalisi BKPRMI dan Kupas Merdeka untuk mengusut tuntas permasalahan ini, dan akan memanggil ulang Kepala Dinas Kesehatan, bila perlu, kami akan menjemput paksa,” tegas Teddy.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Surya Dharma dari PDIP, dihadiri oleh Eriston Haloho sebagai ketua fraksi dari PDIP dan Teddy Erwin selaku sekretaris Komisi dari PKB. Sementara itu dari pihak RSUD hadir Plt Direktur RSUD, Tiur selaku Plt kepala Tata Usaha. Dari Dinas Sosial diwakili oleh Siti, dari pihak BPJS diwakili oleh Aswan, serta beberapa orang dari pihak Kimia Farma selaku penyedia obat-obatan di RSUD Kota Tanjungbalai.

Sedangkan dari pihak Dinas Kesehatan tidak seorang pun terlihat di aula rapat DPRD kota Tanjungbalai.

Reporter: Agus, Rizky
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*