Wabah Covid-19 “Semakin Tidak Terkendali”, DPD Minta Presiden Tunda Pilkada 2020

Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi (dok. KM)
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta kepada Presiden untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang menurutnya semakin mengkhawatirkan akibat pandemi covid-19 yang semakin tidak terkendali.

Fachrul menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada Desember mendatang yang sudah melalui tahapan pendaftaran calon dan memasuki masa kampanye, sebaiknya ditunda dengan pertimbangan utama akan menimbulkan “klaster Pilkada”.

“Pandangan ini bukan tanpa alasan yang kuat, pandangan ini dibangun tidak hanya saat ini akan tetapi jauh sebelum Pemerintah menyetujui pelaksanaan Pilkada tetap dilanjutkan di tahun ini, setelah sebelumnya sempat ditunda yaitu Desember 2020. Bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak sangat tidak rasional untuk dilaksanakan pada Desember 2020 mengingat penularan covid-19 terus terjadi dan bahkan meningkat, sementara upaya- upaya meminimalisir penularan berjalan tidak optimal,” katanya.

Hal ini diutarakan kembali oleh   senator asal Aceh itu di Jakarta pada Sabtu 12/9 sebagai bentuk penegasan sikap DPD RI dalam menolak pelaksanaan Pilkada yang akan “mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat” di daerah jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020. Fachrul menegaskan dan meminta Presiden agar memperhatikan keadaan keselamatan rakyat dan agar “klaster Pilkada” tidak di anggap sepele.

Pihaknya pun meminta Pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya.

Advertisement

“Bahwa DPD RI dan Komite I sebagai bagian dari masyarakat daerah sekali lagi meminta Presiden dan penyelenggara Pilkada untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun 2021 dengan mempertimbangkan semakin masifnya penularan covid-19, khususnya di daerah yang menyelenggarakan Pilkada yang terjadi saat ini,” tegasnya.

Fachrul juga menggarisbawahi temuan Bawaslu RI yang “mencengangkan”, yakni bahwa telah terjadi sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan covid-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada. Temuan 243 pelanggaran protokol kesehatan itu dalam bentuk arak-arakan atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang terutama menjelang proses pendaftaran.

Ia menilai, pelaksanaan Pilkada Desember 2020 juga akan “memperburuk sendi-sendi demokrasi” di daerah dengan semakin maraknya pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong. “Fenomena kotak kosong bukanlah hal yang baru akan tetapi di Pilkada 2020 diprediksi akan semakin tinggi. Sebagai gambaran, tahun 2015 hanya ada 3 paslon tunggal yaitu di Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemudian, tahun 2017 bertambah menjadi 9 pasangan calon tunggal. Tahun 2018, kembali meningkat menjadi 16 paslon tunggal. Dan Tahun 2020 ini ada 28 potensi pasangan calon tunggal,” katanya.

“Sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab kepada 105 juta Pemilih, Komite I DPD RI akan senantiasa menyampaikan penolakan pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 dan mendorong Pemerintah untuk menundanya di tahun 2021,” pungkasnya.

Reporter: Marsono
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*